Buletin dan IPSAP


DIMENSI AKUNTANSI : PMDN RI 77 TAHUN 2020

DIMENSI AKUNTANSI YANG BERMUARA PADA LK PEMERINTAH DAERAHSEPERTI TERMAKTUB DALAM PMDN RI 77 TAHUN 2020 PENDAHULUAN Di tandatangani Tito Kurniawan sebagai Menteri Dalam Negeri, sebanyak 445 halaman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 pada tanggal 30 Desember 2020, di muat pada Berita Negara RI 2020 dengan nomor 1781, dengan sekitar 53 halaman Pedoman Akuntansi Pemerintah Daerah dalam judul Bab VII Akuntansi […]


Teori Rasionalitas Berbatas

Disajikan Dr Jan Hoesada, KSAP. PENDAHULUAN Pada tataran akuntansi pasar modal, Teori Rasionalitas Berbatas menggambarkan reaksi jenis investor nan lambat atau lemah. Pada saat pengumuman laba neto meningkat, sebagian investor makin waspada risiko, dan  bereaksi tidak serta merta terhadap info kenaikan laba neto (bounded rationality, Simon, 1955) atau underreaction terhadap informasi akuntansi (CKL, 2013) sebagai  fenomena lazim terjadi : Harga bereaksi terhadap informasi, dengan jeda/tenggangwaktu (delay). CKL menemukan bahwa jeda/ […]


HUMOR MARET 2021

Cinderella Cinderfella Dituturkan Dr Jan Hoesada Cinderella Complex (1) Keluarga triliuner Spanyol itu mendatangkan Emil Zola, juru masak legendaris, seorang pemuda amat tampan abis, sebagai pekerja pro penuh-waktu di istana mereka. Tugas harian adalah memasak hanya untuk sekitar 20 orang anggota keluarga , termasuk empat orang mertua yang tak seberapa suka bersantap. Pada suatu pesta membosankan, sang istri yang berusia amat muda, minta izin pulang lebih dahulu kepada sang suami […]


WACANA TENTANG TEMA APBN 2021

Ringkasan Dr Jan Hoesada, KSAP. Pendahuluan. Jauh sebelum Covid melanda, dua puluh tahun lalu Don Tapscot disusul berbagai pemikir lain, telah mempersiapkan sistem perekonomian berbasis kehidupan digital serta reformasi birokrasi konvensional menjadi birokrasi digital. Organisasi belajar berbasis kecerdasan artifisial dimungkinkan oleh akumulasi pengetahuan kolektif, saling mendorong maju, memecahkan masalah dan inovasi melalui bigdata analytics. Sistem menjauhi kemestian dan standardisasi, sistem sebanyak mungkin terbuka untuk dunia digital, piranti elektronik saling berhubungan […]


Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan

Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan dapat diunduh disini.   PENDAHULUAN 1.1¬† Latar Belakang   Undang-undang Keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan didefinisikan dalam dua macam yaitu pendapatan-LO dan pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) […]


Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang berbasis Akrual

Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang berbasis Akrual dapat diunduh disini. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang – Undang di bidang keuangan negara mewajibkan entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penggunaan sumber daya dalam periode tertentu. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta […]


Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual

Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dapat diunduh disini.   PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I memuat standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan paling lambat tahun 2015. Basis akrual adalah pengakuan pendapatan-laporan operasional (pendapatan-LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima […]


Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah

Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah dapat diunduh disini.   PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. SAP telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran pemerintahan. Pada tahun 2010 SAP berbasis akrual ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Implementasi standar tersebut […]


Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan dapat diunduh¬†disini.   Latar Belakang 01. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur mengenai penyajian kembali laporan keuangan. kewajiban penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa penyajian kembali tersebut juga diperlukan dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrual […]


Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual dapat diunduh disini.   LATAR BELAKANG Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. […]