Buletin dan IPSAP


KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN PIHAK BERELASI

IPSAS 38 DISCLOSURE OF INTERESTS IN OTHER ENTITIES Disajikan Dr Jan Hoesada, Anggota Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Hak (interest) pada entitas LK pada entitas lain adalah hak/maslahat dimiliki berdasar perjanjian-mengikat (legal interest) atau semacamnya atas entitas-lain tersebut , antara lain terbukti dengan kepemilikan instrumen ekuitas atau instrumen utang (ownership interest) , dan keterlibatan lain berbentuk konsekuensi pendanaan bersyarat perolehan hak tertentu, dukungan likuiditas menyebabkan kepemilikan hak tertentu, atau penjaminan kredit […]


AKUNTANSI PENDAPATAN PEMERINTAHAN

Makalah Dr Jan Hoesada, KSAP Pendahuluan IPSAS 9 tentang akuntansi pendapatan pertukaran dan IPSAS 23 tentang pendapatan nonpertukaran  merupakan sepasang standar yang digunakan untuk akuntansi pendapatan pemerintahan NKRI, sehingga amat ideal bila diterbitkan & diberlakukan secara bersamaan oleh KSAP. Sejarah mencatat bahwa KPSAP telah menerbitkan Bultek 23 untuk akuntansi pendapatan nonpertukaran, Bultek 24 untuk akuntansi pendapatan pajak, Bultek 16 untuk akuntansi piutang umumnya, piutang pendapatan pajak khususnya. Makalah ini terkait […]


AKUNTANSI HIJAU

Analisis Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Bagi PBB, akuntansi hijau sebuah bangsa adalah sebuah jenis akuntansi yang mencoba mencatat, memperhitungkan  dan menyajikan biaya lingkungan dalam laporan hasil/kinerja keuangan umumnya, merevisi laporan PDB menjadi PDB Hijau atau PDB Lestari. PBB menerbitkan panduan akuntansi emisi karbon berjudul Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amounts, melalui UNFCCC secretariat, pada tahun 2007 . IFRS cq ISSB berupaya menghijaukan SAK dengan kewajiban […]


WACANA BUKTI AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK

Dari arsip pribadi Dr Jan Hoesada, Komite Kerja PENDAHULUAN Terbilang banyak tahun silam, pada saat KSAP membangun Buletin Teknis Pendapatan Pajak , berbagai anggota Komite Kerja seperti biasa memberi masukan kepada Tim Kecil Ibu Lucia Wardahani, dengan itikad tulus meringankan beban Tim Kecil, antara lain berupa kertas kerja pendapatan pajak , yang disajikan kembali pada karangan, untuk membantu Tim Implementasi SAP dalam pembangunan berbagai PMK dan Permendagri tentang pedoman sistem […]


Nilai Wajar (Fair Value) dan Nilai Pasar (Market Value) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah

Seringkali kita mendengar penggunaan istilah nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value)dalam pelaporan keuangan. Apakah nilai wajar (fair value) tersebut sama dengan nilai pasar (market value)? Berikut ini, tulisan ringkas mengenai nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value) dilihat dari pengaturan standar akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan nilai wajar (fair value) sebagai “nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk […]


UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Dituturkan Dr Jan Hoesada, Pakar Bahasa PROLOG Prolog, Sejarah UU Bahasa NKRI sebagai berikut dituturkan Jan Hoesada sebagai salah satu pelaku sejarah. Setelah lulus sekolah dasar di Jember,Jawa Timur,  Jan Hoesada meminta kepada keluarga agar boleh bersekolah di Malang , karena di kota Malang Ayah memiliki sebuah rumah untuk para anak-cucu bersekolah. Kakak tertua mendukung gagasan itu dengan syarat Jan kecil harus pergi ke Malang sendirian dan mendaftarkan diri pada […]


LAPORAN KEUANGAN INTERIM ENTITAS PEMERINTAH

Ditulis oleh Joko Supriyanto (Kepala Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara) Pendahuluan Setiap tahun entitas pelaporan menerbitkan laporan keuangan audited tahun pelaporan keuangan sebelumnya. Laporan keuangan diterbitkan secara lengkap disertai opini auditor independen dan manajemen letter. Laporan keuangan disajikan secara lengkap sebagaimana diwajibkan oleh standar akuntansi maupun regulasi pemerintah yang berlaku.  Laporan tersebut meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perusahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasioanl, Laporan Arus Kas, […]


Sekilas Pengakuan Pendapatan yang Berasal dari Transaksi Pertukaran serta Transaksi Non-pertukaran

Ditulis oleh: Joni Afandi Secara umum transaksi ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai transaksi pertukaran dan transaksi non-pertukaran. Dalam suatu transaksi pertukaran, satu entitas menerima aset/jasa atau penghapusan utang serta memberikan imbalan kepada entitas lain (baik dalam bentuk (baik dalam bentuk kas, barang, jasa atau penggunaan aset) yang kira-kira memiliki nilai yang sama. Transaksi yang bukan merupakan transaksi pertukaran dikenal sebagai transaksi non-pertukaran. Dalam transaksi non-pertukaran, entitas menerima atau memberikan sesuatu kepada […]


AKUNTANSI BAGI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Gagasan Dr Jan Hoesada, Komja KSAP PENDAHULUAN Makalah bertujuan dan dirangkai sebagai bahan baku bagi entitas LK terutama Pemda, PMK/Permendagri  sebagai Pedoman Sistem Akuntansi LP SAL, melengkapi PMK  206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih atau PMK penggantinya. Pada tahun 2003, UU Keuangan Negara tidak meminta LP SAL. Pasal 30 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara menyatakan bahwa (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada […]


[BUKU] TEORI AKUNTANSI dalam Hampiran Historiografis Taksonomis – Dr. Jan Hoesoda

Sebagai praktisi Akuntan Publik, Konsultan Manajemen, Dewan Standar IAI, KSAP dan KAK BI, periset berbagai masalah akuntansi dan auditing sebagai anggota KPAP, petugas seminar dan pelatih berbagai pelatihan IAI dan IAPI, serta sebagai pengajar berbagai ilmu Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Pajak dan berbagai ilmu Auditing di berbagai perguruan tinggi selama 30 tahun, saya memuaskan diri berenang-renang di lautan ilmu Akuntansi, diskusi dan menghadapi dunia nyata praktik akuntansi. […]