Buletin dan IPSAP


PENGUNGKAPAN PIHAK TERELASI DALAM LK PEMERINTAHAN

IPSAS 20 RELATED PARTY DISCLOSURE Laporan Studi Mandiri Dr Jan Hoesada, KSAP. Pendahuluan Istilah “Related Party” di alih-bahasa menjadi “Pihak Terelasi”. Transaksi pihak-terelasi dilakukan entitas LK dengan entitas-lain yang ber hubungan-dekat , pengungkapan informasi pihak-terelasi berguna bagi pembaca LK, terutama dalam menilai hasil-keuangan dan posisi-keuangan entitas LK. Transaksi pihak-terelasi antara lain berbentuk jual-beli, sewa/pinjam-pakai aset termasuk pemberian/penerimaan pinjaman, hadiah/sumbangan/transfer aset, penjaminan (guarantee), alokasi biaya-bersama dan pelaporan perpajakan. Contoh pihak-pihak-terelasi adalah […]


IPSAS 40 PUBLIC SECTOR COMBINATION – AKUNTANSI PENGOMBINASIAN ENTITAS

Business Combination Accounting Penyajian Dr Jan Hoesada, KSAP PENDAHULUAN Artikel ini berada pada Mazhab Akuntansi Nilai Wajar. Presiden Jokowi melakukan pemisahan / decoupling , peleburan / merger /consolidation dan/atau  membentuk berbagai kementerian baru, misalnya  Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kehutanan pada tahun 2019 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbud/Ristek) pada tahun 2021 . IPSAS 40 berlaku bagi entitas sektor publik , baik entitas pemerintahan dan entitas sektor publik […]


KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN PIHAK BERELASI

IPSAS 38 DISCLOSURE OF INTERESTS IN OTHER ENTITIES Disajikan Dr Jan Hoesada, Anggota Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Hak (interest) pada entitas LK pada entitas lain adalah hak/maslahat dimiliki berdasar perjanjian-mengikat (legal interest) atau semacamnya atas entitas-lain tersebut , antara lain terbukti dengan kepemilikan instrumen ekuitas atau instrumen utang (ownership interest) , dan keterlibatan lain berbentuk konsekuensi pendanaan bersyarat perolehan hak tertentu, dukungan likuiditas menyebabkan kepemilikan hak tertentu, atau penjaminan kredit […]


AKUNTANSI PENDAPATAN PEMERINTAHAN

Makalah Dr Jan Hoesada, KSAP Pendahuluan IPSAS 9 tentang akuntansi pendapatan pertukaran dan IPSAS 23 tentang pendapatan nonpertukaran  merupakan sepasang standar yang digunakan untuk akuntansi pendapatan pemerintahan NKRI, sehingga amat ideal bila diterbitkan & diberlakukan secara bersamaan oleh KSAP. Sejarah mencatat bahwa KPSAP telah menerbitkan Bultek 23 untuk akuntansi pendapatan nonpertukaran, Bultek 24 untuk akuntansi pendapatan pajak, Bultek 16 untuk akuntansi piutang umumnya, piutang pendapatan pajak khususnya. Makalah ini terkait […]


AKUNTANSI HIJAU

Analisis Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Bagi PBB, akuntansi hijau sebuah bangsa adalah sebuah jenis akuntansi yang mencoba mencatat, memperhitungkan  dan menyajikan biaya lingkungan dalam laporan hasil/kinerja keuangan umumnya, merevisi laporan PDB menjadi PDB Hijau atau PDB Lestari. PBB menerbitkan panduan akuntansi emisi karbon berjudul Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amounts, melalui UNFCCC secretariat, pada tahun 2007 . IFRS cq ISSB berupaya menghijaukan SAK dengan kewajiban […]


WACANA BUKTI AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK

Dari arsip pribadi Dr Jan Hoesada, Komite Kerja PENDAHULUAN Terbilang banyak tahun silam, pada saat KSAP membangun Buletin Teknis Pendapatan Pajak , berbagai anggota Komite Kerja seperti biasa memberi masukan kepada Tim Kecil Ibu Lucia Wardahani, dengan itikad tulus meringankan beban Tim Kecil, antara lain berupa kertas kerja pendapatan pajak , yang disajikan kembali pada karangan, untuk membantu Tim Implementasi SAP dalam pembangunan berbagai PMK dan Permendagri tentang pedoman sistem […]


Nilai Wajar (Fair Value) dan Nilai Pasar (Market Value) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah

Seringkali kita mendengar penggunaan istilah nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value)dalam pelaporan keuangan. Apakah nilai wajar (fair value) tersebut sama dengan nilai pasar (market value)? Berikut ini, tulisan ringkas mengenai nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value) dilihat dari pengaturan standar akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan nilai wajar (fair value) sebagai “nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk […]


UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Dituturkan Dr Jan Hoesada, Pakar Bahasa PROLOG Prolog, Sejarah UU Bahasa NKRI sebagai berikut dituturkan Jan Hoesada sebagai salah satu pelaku sejarah. Setelah lulus sekolah dasar di Jember,Jawa Timur,  Jan Hoesada meminta kepada keluarga agar boleh bersekolah di Malang , karena di kota Malang Ayah memiliki sebuah rumah untuk para anak-cucu bersekolah. Kakak tertua mendukung gagasan itu dengan syarat Jan kecil harus pergi ke Malang sendirian dan mendaftarkan diri pada […]


LAPORAN KEUANGAN INTERIM ENTITAS PEMERINTAH

Ditulis oleh Joko Supriyanto (Kepala Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara) Pendahuluan Setiap tahun entitas pelaporan menerbitkan laporan keuangan audited tahun pelaporan keuangan sebelumnya. Laporan keuangan diterbitkan secara lengkap disertai opini auditor independen dan manajemen letter. Laporan keuangan disajikan secara lengkap sebagaimana diwajibkan oleh standar akuntansi maupun regulasi pemerintah yang berlaku.  Laporan tersebut meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perusahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasioanl, Laporan Arus Kas, […]


Sekilas Pengakuan Pendapatan yang Berasal dari Transaksi Pertukaran serta Transaksi Non-pertukaran

Ditulis oleh: Joni Afandi Secara umum transaksi ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai transaksi pertukaran dan transaksi non-pertukaran. Dalam suatu transaksi pertukaran, satu entitas menerima aset/jasa atau penghapusan utang serta memberikan imbalan kepada entitas lain (baik dalam bentuk (baik dalam bentuk kas, barang, jasa atau penggunaan aset) yang kira-kira memiliki nilai yang sama. Transaksi yang bukan merupakan transaksi pertukaran dikenal sebagai transaksi non-pertukaran. Dalam transaksi non-pertukaran, entitas menerima atau memberikan sesuatu kepada […]