Buletin dan IPSAP

IPSAS 38 DISCLOSURE OF INTERESTS IN OTHER ENTITIES Disajikan Dr Jan Hoesada, Anggota Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Hak (interest) pada entitas LK pada entitas lain adalah hak/maslahat dimiliki berdasar perjanjian-mengikat (legal interest) atau semacamnya atas entitas-lain tersebut , antara lain terbukti dengan kepemilikan instrumen ekuitas atau instrumen utang (ownership interest) , dan keterlibatan lain berbentuk konsekuensi pendanaan bersyarat perolehan hak tertentu, dukungan likuiditas menyebabkan kepemilikan hak tertentu, atau penjaminan kredit […]

Analisis Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Bagi PBB, akuntansi hijau sebuah bangsa adalah sebuah jenis akuntansi yang mencoba mencatat, memperhitungkan  dan menyajikan biaya lingkungan dalam laporan hasil/kinerja keuangan umumnya, merevisi laporan PDB menjadi PDB Hijau atau PDB Lestari. PBB menerbitkan panduan akuntansi emisi karbon berjudul Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amounts, melalui UNFCCC secretariat, pada tahun 2007 . IFRS cq ISSB berupaya menghijaukan SAK dengan kewajiban […]

Dari arsip pribadi Dr Jan Hoesada, Komite Kerja PENDAHULUAN Terbilang banyak tahun silam, pada saat KSAP membangun Buletin Teknis Pendapatan Pajak , berbagai anggota Komite Kerja seperti biasa memberi masukan kepada Tim Kecil Ibu Lucia Wardahani, dengan itikad tulus meringankan beban Tim Kecil, antara lain berupa kertas kerja pendapatan pajak , yang disajikan kembali pada karangan, untuk membantu Tim Implementasi SAP dalam pembangunan berbagai PMK dan Permendagri tentang pedoman sistem […]

Seringkali kita mendengar penggunaan istilah nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value)dalam pelaporan keuangan. Apakah nilai wajar (fair value) tersebut sama dengan nilai pasar (market value)? Berikut ini, tulisan ringkas mengenai nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value) dilihat dari pengaturan standar akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan nilai wajar (fair value) sebagai “nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk […]

Gagasan Dr Jan Hoesada, Komja KSAP PENDAHULUAN Makalah bertujuan dan dirangkai sebagai bahan baku bagi entitas LK terutama Pemda, PMK/Permendagri  sebagai Pedoman Sistem Akuntansi LP SAL, melengkapi PMK  206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih atau PMK penggantinya. Pada tahun 2003, UU Keuangan Negara tidak meminta LP SAL. Pasal 30 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara menyatakan bahwa (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada […]