Publikasi


Penerapan IPSAS 47 Pendapatan pada SAP NKRI

Analisis Dr Jan Hoesada, KSAP PENDAHULUAN IPSAS 47 terbit tatkala KSAP  berada pada tahap akhir proses adopsi IPSAS 9 dan 23. Dunia  sama mafhum bahwa revisi kagetan standar akuntansi tak-kenal-henti adalah bersifat abadi. Para penyusun standar-akuntansi dan praktisi / pelaku-penerap standar- akuntansi bernasib seperti Sisyphus dalam legenda Yunani kuna, yang mendapat hukuman abadi para dewa untuk mengangkut batu kepuncak gunung, yang apabila telah mencapai puncak-gunung akan digulingkan kembali ke bawah […]


Indeks Demokrasi

Laporan Riset  Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Makalah amat subyektif, sidang pembaca tak perlu setuju dengan pemakalah. Pada tataran kepemerintahan , EIU dari the Economist mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat katagori rezim, yaitu Demokrasi penuh (full democracy), Demokrasi cacat (flawed democracy), Rezim hibrida (hybrid regime), dan Rezim otoriter (authoritarian) dengan ciri-ciri pluralisme politik yang sangat dibatasi, pemilihan umum yang tidak bebas dan/atau tidak adil, ketidakpedulian terhadap pelanggaran hak-sipil dan kebebasan sipil, […]


Indeks Kebahagiaan Bangsa atau Negara

Disajikan oleh Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Teori kebahagiaan bermazhab hedonisme dan udaimonisme. Menurut pandangan hedonisme, kebahagiaan adalah tentang perasaan enak/nyaman (pleasure) dan nir-kesakitan (Morgan & Farsides, 2009 ) , selaras tujuan dan maksud pendirian organisasi-komersial tertentu, misalnya perseroan terbatas . NKRI memiliki UU Kesejahteraan Sosial , belum memiliki UU Kebahagiaan Sosial. Kesejahteraan (well-being) versi audaimonisme terkait perwujudan potensi-manusia , menurut Aristotle, dapat diraih dengan hidup bermoral-baik  menuju pemenuhan kepuasan-hidup yang […]


Penerapan Akuntansi Nilai Wajar pada Pemerintahan NKRI

Laporan Studi Pustaka Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Terdapat kemungkinan di masa depan nan-dekat KSAP dan/atau PMK Kebijakan Akuntansi Pemerintahan memilih Akuntansi Nilai Wajar mengganti PP 71/2010 Nilai Historis. PP ANW pengganti PP 71/2010 diramalkan menggunakan IPSAS edisi 2024/25 sebagai tolok-ukur atau patok-duga ( benchmarking) , didalamnya terdapat berbagai Pernyataan IPSAS nan-mendua , dalam bentuk penyediaan opsi model biaya perolehan (cost model)  atau pilihan model revaluasi (Revaluation Model)  , atau semacamnya. Menyikapi […]


Wacana Manajemen Emisi Limbah Nuklir

Laporan Riset  Dr. Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Pada berbagai SAK kelas-dunia terdapat PSAK AT yang mengandung isu (1) biaya pemretelan AT paska-tugas ( dismantling cost) yang harus diakuntansikan sejak awal perolehan AT , amat relevan bagi AT PLTN , ditambah (2) biaya operasional tahunan untuk manajemen-pengamanan emisi-limbah nuklir. FASB menerbitkan SFAS 143 untuk keperluan akuntansi ARO, sedang IAS Board menerbitkan IAS 37  untuk pengaturan provisi tentang ARO. Liabilitas […]


Basis Pengukuran Aset Tetap

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) telah menerbitkan IPSAS 45 Property, Plant and Equipment menggantikan IPSAS 17. Diantara pengaturan yang diperbaiki terkait dengan pengukuran Aset Tetap. Pengukuran Aset Tetap pada IPSAS 45 diselaraskan dengan pengaturan pada IPSAS 46 Measurement. Pengukuran Aset Tetap dilakukan pada saat pengakuan (awal) serta pada saat pengukuran selanjutnya. Pada saat pengakuan (awal), aset tetap pada diukur sebesar harga beli ditambah dengan biaya transaksi. Jika diperoleh […]


Rubrik Istilah Akuntansi: Nomenklatur Kewajiban (Obligation) dan Liabilitas (Liability)

Laporan Riset Dr Jan Hoesada, KSAP PENDAHULUAN UU Kepailitan menjelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Utang timbul berdasar (1) perikatan jual beli, kredit perbankan, hubungan kerja dll, timbul juga karena  (2) pelanggaran hukum tertentu , misalnya hukum-positif atau kontrak/perjanjian yang berimplikasi sanksi keuangan, denda atau semacamnya. Istilah liabilitas tidak digunakan dalam hukum positif NKRI […]


Sinopsi Buku Akuntansi Pemerintahan – Belanja APBN bagi Kesejahteraan Rakyat

Buku yang terbit di 30 Agustus 2023 ini merupakan buku terbaru yang ditulis oleh salah seorang anggota Komite Kerja KSAP, Bapak Jan Hoesada. Buku setebal 634 Halaman yang diterbitkan oleh penerbit Salemba ini membahas tentang Akuntansi Pemerintahan “Belanja APBN Bagi Kesejahteraan Rakyat”. Terdapat dua jenis istilah bantuan sosial. Pertama, istilah umum sosial, yang berarti masyarakat, rakyat, atau publik. Istilah umum (bukan nomenklatur APBN) bantuan sosial, berarti bantuan bagi masyarakat, digunakan […]


Basis Pencatatan dan Basis Pengukuran dalam Akuntansi Pemerintahan

Oleh : Joni Afandi Basis pengakuan transaksi akuntansi, seperti yang kita kenal saat ini terdiri dari dua jenis yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau […]


Aset Biologis dalam Akuntansi Pemerintahan

Oleh : Joni Afandi Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (par 65 Kerangka […]