Artikel/Opini


PENGUNGKAPAN PIHAK TERELASI DALAM LK PEMERINTAHAN

IPSAS 20 RELATED PARTY DISCLOSURE Laporan Studi Mandiri Dr Jan Hoesada, KSAP. Pendahuluan Istilah “Related Party” di alih-bahasa menjadi “Pihak Terelasi”. Transaksi pihak-terelasi dilakukan entitas LK dengan entitas-lain yang ber hubungan-dekat , pengungkapan informasi pihak-terelasi berguna bagi pembaca LK, terutama dalam menilai hasil-keuangan dan posisi-keuangan entitas LK. Transaksi pihak-terelasi antara lain berbentuk jual-beli, sewa/pinjam-pakai aset termasuk pemberian/penerimaan pinjaman, hadiah/sumbangan/transfer aset, penjaminan (guarantee), alokasi biaya-bersama dan pelaporan perpajakan. Contoh pihak-pihak-terelasi adalah […]


IPSAS 40 PUBLIC SECTOR COMBINATION – AKUNTANSI PENGOMBINASIAN ENTITAS

Business Combination Accounting Penyajian Dr Jan Hoesada, KSAP PENDAHULUAN Artikel ini berada pada Mazhab Akuntansi Nilai Wajar. Presiden Jokowi melakukan pemisahan / decoupling , peleburan / merger /consolidation dan/atau  membentuk berbagai kementerian baru, misalnya  Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kehutanan pada tahun 2019 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbud/Ristek) pada tahun 2021 . IPSAS 40 berlaku bagi entitas sektor publik , baik entitas pemerintahan dan entitas sektor publik […]


Akuntansi Hak Pakai

Akuntansi Hak-Pakai (Right Of Use) IPSAS 43 Lease 1.Pendahuluan Sebagian sumber menggunakan istilah  Right of  Use , sebagian sumber lain menggunakan istilah Right to Use. Pada hemat penulis istilah Right of Use ( Hak Pakai) lebih perkasa/mandiri ( tidak lebur/terdifusi dalam tatanan sebuah kalimat) untuk merepresentasi ATB dibanding istilah right to Use ( hak untuk memakai) yang lebih berisiko lebur/lenyap sebagai bagian uraian sebuah kalimat berita. Berbagai Standar akuntansi terlihat […]


PELAPORAN DIFERENSIAL

Diwacanakan Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Istilah “diferensial” mempunyai konsekuensi konseptual & masif, dijelaskan agak panjang lebar sebagai berikut. Strategi laporan diferensial adalah staregi pembedaan LK (dengan sengaja)  karena perbedaan kebutuhan rumpun pembaca LK akan informasi, berhulu perbedaan negara/bangsa/hukum positif , jenis industri dan besar volume kegiatan entitas LK, yang sebagian diakui dalam bentuk SAK berbeda. Di muka bumi terdapat SAK induk berlaku global versi IFRS/IPSAS, yang di turunkan ( di […]


KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN PIHAK BERELASI

IPSAS 38 DISCLOSURE OF INTERESTS IN OTHER ENTITIES Disajikan Dr Jan Hoesada, Anggota Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Hak (interest) pada entitas LK pada entitas lain adalah hak/maslahat dimiliki berdasar perjanjian-mengikat (legal interest) atau semacamnya atas entitas-lain tersebut , antara lain terbukti dengan kepemilikan instrumen ekuitas atau instrumen utang (ownership interest) , dan keterlibatan lain berbentuk konsekuensi pendanaan bersyarat perolehan hak tertentu, dukungan likuiditas menyebabkan kepemilikan hak tertentu, atau penjaminan kredit […]


AKUNTANSI PENDAPATAN PEMERINTAHAN

Makalah Dr Jan Hoesada, KSAP Pendahuluan IPSAS 9 tentang akuntansi pendapatan pertukaran dan IPSAS 23 tentang pendapatan nonpertukaran  merupakan sepasang standar yang digunakan untuk akuntansi pendapatan pemerintahan NKRI, sehingga amat ideal bila diterbitkan & diberlakukan secara bersamaan oleh KSAP. Sejarah mencatat bahwa KPSAP telah menerbitkan Bultek 23 untuk akuntansi pendapatan nonpertukaran, Bultek 24 untuk akuntansi pendapatan pajak, Bultek 16 untuk akuntansi piutang umumnya, piutang pendapatan pajak khususnya. Makalah ini terkait […]


AKUNTANSI HIJAU

Analisis Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Bagi PBB, akuntansi hijau sebuah bangsa adalah sebuah jenis akuntansi yang mencoba mencatat, memperhitungkan  dan menyajikan biaya lingkungan dalam laporan hasil/kinerja keuangan umumnya, merevisi laporan PDB menjadi PDB Hijau atau PDB Lestari. PBB menerbitkan panduan akuntansi emisi karbon berjudul Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amounts, melalui UNFCCC secretariat, pada tahun 2007 . IFRS cq ISSB berupaya menghijaukan SAK dengan kewajiban […]


WACANA BUKTI AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK

Dari arsip pribadi Dr Jan Hoesada, Komite Kerja PENDAHULUAN Terbilang banyak tahun silam, pada saat KSAP membangun Buletin Teknis Pendapatan Pajak , berbagai anggota Komite Kerja seperti biasa memberi masukan kepada Tim Kecil Ibu Lucia Wardahani, dengan itikad tulus meringankan beban Tim Kecil, antara lain berupa kertas kerja pendapatan pajak , yang disajikan kembali pada karangan, untuk membantu Tim Implementasi SAP dalam pembangunan berbagai PMK dan Permendagri tentang pedoman sistem […]


Nilai Wajar (Fair Value) dan Nilai Pasar (Market Value) dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah

Seringkali kita mendengar penggunaan istilah nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value)dalam pelaporan keuangan. Apakah nilai wajar (fair value) tersebut sama dengan nilai pasar (market value)? Berikut ini, tulisan ringkas mengenai nilai wajar (fair value) dan nilai pasar (market value) dilihat dari pengaturan standar akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan nilai wajar (fair value) sebagai “nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk […]


PENGUNGKAPAN KELESTARIAN KEUANGAN DAN PERUBAHAN IKLIM PADA LK

Sajian Dr Jan Hoesada, Komja KSAP PENDAHULUAN Berbagai fenomena terjadi sebelum Yayasan IFRS  tergerak membangun ISSB yang setara IFRS Board untuk standar pengungkapan kesinambungan-usaha dan iklim antara lain sebagai berikut . Pertama, Sumber GRI, 2022, menyajikan makalah berjudul Our mission and history antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Global Reporting Innitiatives adalah LSM yang bermisi sebagai penetap standar lingkungan hidup yang paling lengkap di muka bumi bagi berbagai ragam […]