Monthly Archives: January 2016


Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan dapat diunduh disini.   Latar Belakang 01. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur mengenai penyajian kembali laporan keuangan. kewajiban penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa penyajian kembali tersebut juga diperlukan dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrual […]


PM INGGRIS

PM Inggris kali ini lulusan SLTA. Ibu PM diwawancara wartawan tentang pendidikan putranya. Ibu tersebut menjelaskan; Kami keluarga sederhana. Saya tidak tahu bahwa putra saya ini mempunyai otak lumayan, jadi kami memutuskan anggaran sekolah dicukupkan sampai SLTA saja. Sayang sekali, seharusnya sekarang ia telah menjadi pengusaha sukses.                


Kunjungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Jakarta–Senin 11 Januari 2016, KSAP kedatangan tamu dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama yang diterima oleh KSAP dari Pemerintah Daerah di Tahun 2016, dimana untuk pertama kalinya pemerintah daerah akan membuat laporan keuangan Tahun 2015 berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hadir dalam rombongan yang dipimpin oleh Inspektur Propinsi Sulawesi Barat diantaranya Kepala Biro Keuangan, Kabag Akuntansi, dan Kabag Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. […]


TAHUN 2016

Dituturkan Jan Hoesada PENDAHULUAN Era ekonomi digital masih berlangsung sepanjang tahun 2016, ketidakpastian kondisi dunia tetap tinggi, dan kondisi 2016 sulit diramalkan. Perubahan global makin tidak berkesinambungan, karena itu Renstra Propenas NKRI, RAPBN/D atau prediksi kondisi 2016 berbasis kinerja 2015 dapat keliru. Setiap pemerintahan di muka bumi perlu menata ulang daftar pemangku kepentingan 2016, membuat dan merumuskan tawaran kerjasama NKRI bagi negara-negara lain, menyeleksi tawaran masuk dan merumuskan tanggapan (response). […]