Kajian Perlakuan Akuntansi Akuakultur


Kajian Perlakuan Akuntansi Akuakultur
Studi Kasus: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tim Penyusun : Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Abstrak

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Melihat potensi yang besar ini, diperlukan akuntabilitas yang memadai dalam pencatatan pengelolaannya. Sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi vertikalnya berkewajiban menyajikan informasi tentang hewan/ tanaman air pada laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, penyajian informasi hewan/tanaman air pada laporan keuangan belum diatur secara khusus dalam SAP sehingga menimbulkan persepsi yang beragam. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas hewan/tanaman air pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat akibat kompleksitas yang timbul dalam proses pencatatan hewan dan tanaman air, terutama dalam pengakuan aset biologis indukan dan pengukuran nilai wajarnya. Oleh karena itu, diharapkan kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) agar menetapkan standar akuntansi yang khusus mengatur hewan/tanaman air sebagai payung hukum dalam pencatatan dan pelaporan hewan/tanaman air di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kata Kunci: Akuntansi Akuakultur, Aset Biologis, KKP

S e l e n g k a p n y a . . . .