Monthly Archives: May 2016


Public Hearing

Public Hearing As part of the (due process), KSAP has held a public hearing and hearing both limited hearing. Participants included experts, academics and practitioners in accounting and finance countries representing various stakeholders (stakeholders) to the financial statements of the central government and the regions, including the elements of the state ministries / agencies, local governments, and international institutions. Thus the expected inputs would be very useful for the improvement […]


ASPEK HUKUM NKRI DALAM PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN LK DESA

Sebuah Laporan Bedah Hukum oleh Dr Jan Hoesada, KSAP PENDAHULUAN Makalah adalah salah satu naskah akademis yang disajikan kepada KSAP dan para pejabat tinggi urusan keuangan dan akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Makalah merupakan bahan baku untuk proyek Standar Akuntansi Desa yang baru digelar oleh KSAP. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa sesuai Pasal 34, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, mengelola keuangan desa dan aset desa dan […]


KEPPRES PATUNG – JILID DUA

Republik Citra, setelah pemilu dengan hasil presiden baru dengan Keppres yang membatalkan keppres tentang kewajiban membuat patung dada mantan presiden di setiap taman kota. Presiden cemas para turis bertanya kepada pemandu wisata, patung siapa itu ? Presiden kali inipun agak unik, ia menolak potret dirinya sebagai gambar perangko dan tercetak pada lembar mata uang kartal. Untuk perangko berwajah presiden, ia tak ingin dijilat. Ia tak ingin pula wajahnya diduduki oleh […]


High Level Meeting Standar Pelaporan Keuangan Desa

(Laporan Jan Hoesada, KSAP)   PENDAHULUAN Makalah disusun berdasar notulensi KSAP tentang High Level Meeting tanggal 22 April 2016, dengan Notulis Nia Esti Wulansari, Sekretariat KSAP. Berdasar konsep Good Governance, KSAP Jan Hoesada memeriksa notulensi bersejarah tersebut, menyunting agar bahasa ucapan para hadirin menjadi bahasa tertulis, agar menjadi informasi terbuka bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada High levelMeeting tersebut, KSAP didaulat menyusun Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa. Segala kesalahan […]


KEPPRES PATUNG – JILID SATU

Republik Citra, Keppres tersebut mewajibkan Presiden terpilih pemilu selanjutnya mengutamakan penggunaan nama mantan presiden yang baru lengser sebagai nama jalan protokol yang baru disetiap kota dan membuat patung dada yang bersangkutan pada setiap taman kota, kecuali Beliau dipilih kembali pada pemilu yang akan datang. Keppres menyebutkan kewajiban nama “ Taman Presiden” untuk taman kota yang kebetulan ditugasi.


NASKAH AKADEMIS MICRO & MACRO PRUDENTIAL

MICRO-MAKRO PRUDENTIAL Dr. Jan Hoesada PENDAHULUAN OJK bertugas  pada tataran micro prudential, BI bertugas mengawal macro prudential. Apakah bank surveilance yang dilakukan BI berisiko tumpang tindih dengan OJK cq mengambil tugas OJK sebagai pengawas bank ? Apakah micro surveilance yang dilakukan BI sebagai otoritas macro prudential adalah sehat bagi NKRI ? Apakah OJK dapat melakukan tugas micro prudential tanpa pengetahuan kondisi makro ? Bagaimana pisah batas tugas kedua otoritas tersebut […]