Ringkasan Dr. Jan Hoesada, CPA
Pendahuluan
Sebagai mantan Menteri Perindustrian periode 2005-2009, Dr. Fahmi Idris mengungkap sejarah pertanggungjawaban Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, dan makalah sederhana bermaksud mengungkap rahasia sukses dan mengambil hikmah dari buku berjudul Selamatkan Uang Negara dengan tatakelola keuangan negara yang benar. Kementerian Perindustrian meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pertama kali pada tahun 2008.
Sebelum menjadi Menteri Perindustrian, beliau pada tahun 1967 menjadi Anggota DPR GR – MPR RI, pada 1987-2004 menjadi anggota MPR RI, dan pada tahun 1998 menjadi Menteri Tenaga kerja.
Makalah merupakan ringkasan dari buku Beliau, dibatasi oleh kedangkalan pengamatan peringkas, sehingga tak mampu memaparkan segala keindahan dan romantika seorang pejuang akuntansi NKRI.
Peran Akuntansi pada Kementerian Perindustrian
Fahmi menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi landasan evaluasi penggunaan keuangan negara oleh organisasi pemerintah. Laporan Keuangan (LK) yang meraih predikat WTP mencerminkan bahwa organisasi pengguna telah melakukan tatakelola keuangan negara secara benar dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.[ref] Idris, Fahmi, Selamatkan Uang Negara, Penerbit Expose, 2012, hal 30[/ref]
Fahmi menyatakan, terdapat kemungkinan korelasi antara jumlah anggaran dan perolehan opini audit atas laporan keuangan, yaitu makin besar anggaran, makin banyak jumlah dan ragam transaksi keuangan, makin banyak dokumen bukti transaksi, makin sulit memroduksi laporan keuangan berkualitas. Disebutkan bahwa kisaran anggaran K/L antara Rp400 miliar sampai dengan Rp800 miliar tergolong kecil, dan berakuntansi mungkin lebih mudah. Kementerian Perindustrian mengelola APBN sekitar Rp2 triliun, merupakan besaran yang menimbulkan masalah administrasi keuangan pada umumnya, masalah ber-akuntansi pada khususnya. Korelasi tersebut mungkin tak berlaku pada lembaga yang mempunyai perencanaan strategis untuk memeroleh opini WTP. Sebagai misal Kementerian Perindustrian mencapai opini WTP dalam tiga tahun buku.
Kekuatan Inspektorat Jenderal berpengaruh positif terhadap kinerja akuntansi dan perolehan opini WTP. Kekuatan tersebut diproksi oleh jumah dan kualitas SDM, antara lain jumlah sarjana akuntansi, nisbah obyek diperiksa dengan jumlah pemeriksa, jumlah satker dan karyawan lembaga yang diawasi, sebaran tempat kerja pada berbagai wilayah misalnya pada tiap provinsi. Kelihatannya, makin tersebar SDM, makin berat kerja aparat pengawasan. Sebagai misal, berbeda dengan berbagai kementerian yang SDM-nya terpusat di DKI Jakarta, SDM Kementerian Perindustrian berjumlah 7.000 pegawai, 48 Satuan Kerja, tersebar pada 17 provinsi. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mengatasi masalah manajemen dengan metode dan sistem tatacara kerja yang andal, menerbitkan berbagai kebijakan, melakukan berbagai kegiatan nyata seperti pembangunan sistem akuntansi modern berbasis komputer untuk menghasilkan LK yang berkualitas.
Perangkat manajemen keuangan K/L adalah UU dan peraturan pelaksanaannya, dinilai telah amat jelas. Masalah terpulang pada masing-masing K/L, apakah mampu melaksanakan amar UU Keuangan Negara tersebut. Perangkat UU untuk berakuntansi juga telah amat baik. Pembangunan SDM Keuangan dan Akuntansi tertengarai sebagai salah satu kunci sukses utama dalam memeroleh opini WTP atas LK. Pelatihan akuntansi berkorelasi positif pada kinerja SAP, terutama PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara.
Pada Kementerian Perindustrian, pengembangan administrasi tatakelola keuangan berjalan antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, diiringi dengan pembangunan SDM Keuangan dan Akuntansi, serta pembangunan moral dan norma tatakelola keuangan yang baik.
Berbasis Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, disusunlah rencana strategis, rencana kerja, dan RKA-KL. Kementerian tersebut menggunakan tiga model hampiran anggaran, yaitu anggaran terpadu (unified budget), performance based budget, dan kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework). MTEF memiliki tiga komponen, yaitu agregate fiscal dicipline untuk mengarahkan ketersediaan anggaran (resource envelope) sesuai kebijakan fiskal jangka menengah, allocative efficiency yang mengarahkan prioritas pembangnan terarah pada sasaran pembangunan, dan operational efficiency yang terfokus pada raihan kinerja dengan anggaran efisien. Bagi Fahmi Idris, masalah keuangan K/L mencakupi pembagian yang cerdas anggaran rutin dan anggaran pembangunan, anggaran disusun sesuai misi dan tupoksi, anggaran berorientasi pada raihan kinerja kementerian, bervisi dan karena itu, dengan dasar pikiran lintas tahun APBN, pertanggungjawaban realisasi APBN secara amat baik dan bermuara pada laporan keuangan. Pertanggungjawaban diproksi antara lain oleh perolehan WTP atas LK.
Laporan keuangan menggambarkan realisasi anggaran. Sebagai pengguna anggaran dan/atau barang, para Menteri/Pimpinan Lembaga wajib membuat laporan perrtanggungjawaban anggaran yang dikelola berdasar UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Reformasi anggaran menyebabkan landasan penganggaran berubah, dari sektor, subsektor, program proyek dan bagian proyek, menjadi landasan berbasis fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
Reformasi anggaran tahun 2004 menyebabkan klasifikasi ekonomi, yang semula tersaji sebagai kelompok Belanja Rutin (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi) dan Belanja Anggaran Pembangunan (Belanja Penunjang dan Belanja Modal) menjadi delapan jenis belanja (yaitu Belanja Pegawai, Barang, Modal, Bantuan Sosial, Hibah, Bunga Utang, dan Belanja Lain-lain), menyebabkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan membangun Buletin Teknis tentang Belanja Bantuan Sosial dan Hibah. Buletin Teknis Belanja Bantuan Sosial telah selesai pada tahun 2010, sedangkan Buletin Teknis Hibah diharapkan selesai tahun 2013.[ref] Pada saat makalah ini dimuat, mungkin sudah selesai. Silahkan sidang pembaca mengunduh dari situs KSAP.[/ref]
Bagi Fahmi, pelaporan akuntansi keuangan negara tidak hanya terkait dengan realisasi anggaran, namun juga dengan manajemen aset, sehingga potensi penggelapan aset negara dapat diminimalisasi.[ref] Ibid, hal 35[/ref]
Akuntansi tentu saja berurusan dengan akuntabilitas, sehingga Fahmi menganggap penting pernyataan Bank Dunia bahwa korupsi adalah hasil interaksi tiga komponen yaitu monopoli, diskresi, dan akuntabilitas dalam artian bahwa korupsi menjadi-jadi apabila kekuasaan dimonopoli oleh suatu organisasi atau individu, bila wewenang membuat peraturan tanpa kendali, dan apabila akuntabilitas kurang memadai. Dengan demikian, rancang bangun kekuasaan hendaknya jangan absolut dan dimonopoli, wewenang membuat pengaturan harus berbasis kaidah check dan balance, dan akuntabilitas mesti ditegakkan.
Kebijakan Pendorong Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan Menteri Perindustrian No.21/M-IND/PER/5/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Departemen Perindustrian.
Instruksi Menteri Perindustrian No. 673/M-IND/7/2008 tentang Rencana Aksi Perbaikan Opini LK Departemen Perindustrian dari Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Menuju Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) Tahun 2008.
Instruksi Menteri Perindustrian No.827/M-IND/11/2009 tentang Rencana Aksi Mempertahankan Opini WTP atas LK Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2009.
Tindakan Nyata Mengatasi Kelemahan
RAPIM kementerian dilakukan dua kali sebulan atau apabila ada keperluan keputusan mendesak, dipimpin langsung oleh Menteri. Beberapa keputusan dan tindakan membutuhkan tenaga ekstra dan keberanian besar[ref] Ibid, hal 99[/ref], misalnya terkait aset di daerah, berbasis temuan BPK tahun 2006 tentang berbagai kelemahan sistem pengendalian internal atas PNBP, belanja bantuan sosial, persediaan, dana bergulir, dan aset tetap.
Sebagai contoh, Kementerian melakukan reformasi pemantauan realisasi anggaran berbasis e–monitoring cq jejaring maya (web), pemutahiran data realisasi anggaran berbasis online realtime 60 satker yang setiap saat harus dapat dilihat Menteri. Menteri menyatakan; hari ini, detik ini, saya bisa tahu belanja di Ambon berapa? yang dibelanjakan apa saja? Kegiatan apa saja? Rekanan siapa? [ref] Ibid, hal 100[/ref]
Sebagai contoh kedua, Menteri membangun klinik konsultasi bagi aparatur atau unit kerja yang mengalami kesulitan proses penerapan anggaran dan penyusunan LK dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 20/2008 tentang Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal (Klinik Itjen) Departemen Perindustrian.
Rata-rata tiga orang utusan Kementerian Perindustrian dikirim ke Kementerian Keuangan untuk belajar SAK, SIMAK-BMN dan lain-lain. Sebagai contoh ketiga, pada tahun 2006, Kementerian mengutus 103 pegawai untuk mengikuti pelatihan tatakelola keuangan negara yang diselenggarakan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2007, Kementerian mengirim 88 anggota untuk mengikuti pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Peserta pelatihan-pelatihan tersebut lalu disebar kepada seluruh Satker K/L, bertugas sebagai motor perubahan pada setiap satker.
Kunci sukses berakuntansi selanjutnya adalah BPKP yang telah membantu sepanjang 3 tahun secara amat intensif. Sebagai contoh ketiga, Kementerian mengundang BPKP untuk memberi pelatihan di tempat kerja nyata dan memberi penasihatan (konsultasi) kepada pimpinan satker, dan memberi pelatihan telaah (reviu) atas LK. Pada tahun 2006, Inspektorat Jenderal melakukan telaah (Reviu) didampingi langsung oleh BPKP.
Tak cukup dipandu BPKP, Kementerian mengundang BPK untuk berdiskusi dalam menyusun program telaah (reviu) atas LK.
Berbagai pendekatan nyata berbasis keberanian tersebut menghasilkan kenaikan peringkat opini audit BPK.
Penutup
Fahmi tak mengungkap teknik rahasia mengubah etos kerja, bagaimana mengubah kehausan akan materi dan pangkat menjadi kepuasan kerja profesional. Beliau menulis bahwa anggaran 2008 ke 2009 menurun, kualitas LK meningkat, memberi indikasi bahwa raihan WTP bukan didasari imbalan material. Inilah kutipan asli buku tersebut.
Ada imbalan yang jauh lebih berharga dari pada matetial, yaitu nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini juga mengalir di semua satker tanpa kecuali. Semua melaksanakan tatakelola keuangan negara dan melaporkannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Proses penggunaan uang negara dilakukan dan diperbaiki terus menerus agar dapat meraih WTP tanpa mengharapkan imbalan berbentuk material apapun, kecuali mungkin, kepuasan batin karena berhasil mengemban amanat.
Mendekati bab akhir bukunya, Fahmi pun merasa perlu menyitir ucapan seorang pejabat Kementerian; “Imbalan? Nggak ada! Tapi ada perasaan puas karena di samping bisa memenuhi tuntutan pimpinan, pencapaian ini sekaligus menegaskan bahwa kita telah melaksanakan kegiatan dengan berpegang teguh pada ketaatan dan kepautuhan akan peraturan perundang-undangan.”
Dengan ingatan tulus kepada seluruh Kementerian dan Lembaga NKRI
Jakarta, Februari 2013
