Laporan Riset Maya Dr. Jan Hoesada, KSAP
PENDAHULUAN
Kementerian HAM dibentuk Kabinet Prabowo. KSAP dibentuk dengan Keppres, maka KSAP bertugas mendirikan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena akuntansi kepemerintahan selalu berlatar-belakang kegiatan kepemerintahan, mak KSAP membangun kesadaran internal KSAP akan program kerja Kabinet , agar LKPP/LKPD makin mampu merefleksikan kinerja keuangan Kabinet cq K/L , demi kebaikan bangsa dan negara, melalui berbagai studi mandiri KSAP yang dibagikan melalui majalah-maya KSAP ini atau di luar situs-maya KSAP. Akuntansi dan LAKIP APBN/D HAM amat penting bagi NKRI.
Berdasar arsip Komnas HAM, selama 5 tahun terakhir, angka pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM telah menembus angka kurang lebih 6000 berkas per tahun atau rata-rata kurang lebih 500 berkas per bulan.
Dari skala 1 sampai dengan 7 , Skor Indeks HAM Indonesia versi Setara Institute dari tahun ke tahun (2019-2024):
- 2019: 3,2,
- 2020: 2,9,
- 2021: 3,0,
- 2022: 3,3,
- 2023: 3,2
- 2024 : 3,1.
Kabinet baru membentuk Kementerian HAM untuk meningkatkan kinerja HAM NKRI , semoga berhasil baik.
Manajemen HAM bagi sebuah negara merupakan sebuah unsur penting dalam menjaga pertumbuhan kemakmuran bangsa cq GDP growth , karena penurunan kualitas demokrasi menghasilkan kerusuhan/kekerasan sosial dan hilangnya rasa-aman masyarakat , yang menyebabkan pertumbuhan-ekonomi negatif dan kemiskinan. Sebagai anggota PBB , NKRI Sumber AI menyatakan bahwa penegakan HAM adalah proses di mana negara memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, termasuk upaya untuk mencegah pelanggaran HAM, menghukum pelanggar, dan menyediakan jalur hukum bagi korban pelanggaran. Penilaian HAM dan supremasi hukum dapat bervariasi tergantung pada sumber dan metodologi yang digunakan. Tidak ada negara yang sempurna dalam hal HAM. Semua negara menghadapi tantangan dalam menegakkan HAM dan melindungi warga negara mereka. Selengkapnya…..
