Jumat, 12 September 2014 / oleh Mauritz CRM
Liputan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2014, Jakarta, www.ksap.org
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan siap Menjadi partner Pemerintah dalam penyusunan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual, demikian disampaikan oleh Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Binsar Simanjuntak pada rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Tahun 2014. Rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Tahun 2014 yang mengambil tema “Dengan Semangat WTP, Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015”, diselenggarakan pada tanggal 12 September 2014 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, dan dibuka oleh Wakil Presiden RI serta dihadiri oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi dan stakeholder akuntansi pemerintahan.
Pada sidang pleno I yang bertemakan “Akrual adalah Sebuah Kebutuhan: Menakar Kesiapan Pemerintah Pusat/Daerah dalam Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”, Ketua KSAP menjadi pembicara dengan paparan yang berjudul “Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual”. Binsar menyampaikan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna juga dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Selain itu, dengan penerapan akuntansi berbasis akrual maka Indonesia berhasil menerapkan akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics-2001 (GFS 2001) yang berbasis akrual; demikian ditegaskan Ketua KSAP.
Dalam paparannya, Ketua KSAP juga menegaskan bahwa KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam PP 71 tahun 2010 tersebut, yaitu pada Lampiran I, telah ditetapkan 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang akan menjadi Standar bagi Pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Binsar juga menyampaikan bahwa KSAP memiliki peranan penting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual yaitu menyelesaikan PSAP dan Buletin Teknis akrual yang diperlukan, menjadi patner pemerintah dalam penyusunan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual, membantu meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dengan sosialisasi, Training of Trainers, dan mengawal implementasi akuntansi berbasis akrual, terutama membantu penyelesaian masalah pada tahun pertama impelementasi.
Pada akhir paparannya, Ketua KSAP juga mengharapkan agar sinergi dan kerjasama yang terjalin antara KSAP dan para stakeholder, khususnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat semakin ditingkatkan, sehingga KSAP selaku penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan memperoleh masukan yang konstruktif dari para stakeholder dalam pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan di masa mendatangdalam rangka peningkatan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Jakarta, kontributor, Mauritz CRM, Anggota Kelompok Kerja KSAP
Suasana sidang Pleno I Rakernas Akuntansi 2014
Pembicara dan Moderator Sidang Pleno I, bersama Dirjen Perbendaharaan dan Direktur APK
Ketua KSAP sebagai pembicara menerima penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan
