BIROKRASI XLR8


Makalah Dr Jan Hoesada

PENDAHULUAN

Berbagai negara kini sibuk membangun e-government, agar kabinet tak terisolasi dalam pergaulan politik antar negara. Transaksi keuangan dunia makin berbasis digital, berbagai kepemerintahan negara maju berhasil mengembangkan e-treasury-management sejak 10 tahun lalu. Transaksi berbasis uang kartal pada pemerintahan makin diwarnai tuduhan KKN. Bila RAPBN, Pengesahan APBN dan Realisasi APBN berbasis digital, peran para auditor keuangan negara akan banyak berkurang. Makalah berharap realisasi APBN berbasis transaksi on-line, meninggalkan orde pembayaran dengan uang kartal.

TUJUH TEMA BIROKRASI DIGITAL.

Paradigma birokrasi digital yang baru adalah tentang perubahan, dahulu adalah  mainframe sentral, sekarang menjadi jaringan pemerintah pusat, pemerintah daerah-daerah dan global dengan sasaran reinventing the government (mewirausahakan birokrasi), corporate governance (transparency, clean government & accountability).

Fungsi birokrasi baru adalah mengatur kepemerintahan dalam fenomena munculnya masyarakat “kaya informasi”, “kaya hubungan”, dan fenomena “apartheid informasi”, munculnya gap-kaya miskin karena gap informasi, dan redefinisi UU anti monopoli termasuk informasi. S e l e n g k a p n y a

Audiensi KSAP dan BPK RI