Monthly Archives: April 2018

FENOMENA REVALUASI ASET TETAP PEMERINTAHAN 2017 DAN 2018

 in Artikel/Opini (updated on )

Pendapat Pribadi Dr Jan Hoesada, Anggota KSAP   PENDAHULUAN Karena NKRI sebesar Eropa, revaluasi untuk suatu rumpun AT Negara yang tersebar pada 17.504 pulau membutuhkan jadual revaluasi AT yang tidak cukup satu tahun buku. Hasil revaluasi AT pemerintahan 2017 dapat digabungkan dengan hasil revaluasi AT tahun buku 2018 dengan faktor penyesuai lintas tahun, misalnya angka inflasi 2017 sebagai proksi  annual increase on general price index. Caranya adalah hasil revaluasi tahun […]

KUNJUNGAN ANTAR BUPATI

 in Humor (updated on )

Bupati Krosok kedatangan sahabatnya, Bupati Kresek, dan memamerkan Mal dibangun hanya dalam 1 bulan, lapangan sepak bola pemda hanya dalam 2 bulan, pelabuhan hanya dalam 3 bulan dan rumah sakit pemda hanya dalam satu minggu. Bupati Kresek mengundang balik Bupati Krosok, dan Bupati Krosok menyatakan kekagumannya kepada Kabupaten Kresek atas segala lapangan terbang, jalan tol, tugu pahlawan, stadion raksasa dan 10 mal besar lengkap dengan Theatre 21. Ia lalu melihat […]

Kapan Hasil Penilaian Aset Tetap disajikan di Laporan Keuangan?

 in Artikel/Opini (updated on )

Oleh : Joni Afandi Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tetap (PSAP 07) dinyatakan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku nasional”. Selanjutnya pada paragraf 60 PSAP 07 diberikan penjelasan tambahan yaitu “Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan […]

BUNGA RAMPAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TRIWULAN I TAHUN 2018

 in Berita / Publikasi (updated on )

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah sebuah komite independen yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP berbasis akrual  membawa dampak perubahan yang signifikan dalam pelaporan keuangan pemerintah. […]

PADA SUATU RAPAT KABINET

 in Humor

Untuk pembangunan terowongan bawah laut Selat Sunda, Menteri PU mengusulkan pengeboran dimulai serentak dari pulau Jawa dan dari pulau Sumatera, dan bertemu pada titik tengah selat. Menteri Perhubungan bertanya, walau dipandu GPS risiko tidak bertemu ditengah tetap ada, bagaimana kalau ternyata tidak bertemu. Presiden kita yang satu ini tersenyum sabar dan berkata :  Ya, kita punya dua terowongan.  

APBN PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN NKRI

 in Artikel/Opini (updated on )

 Analisis Dr Jan Hoesada  PENDAHULUAN APBN/APBD pemerintahan cq kementerian/lembaga dapat mengalokasikan anggaran yang berkandungan pembangunan sektor keuangan cq sektor jasa keuangan.Berbagai kementerian/lembaga dan Pemda dapat membuat kerjasama konkret berdasar bahan baku di bawah ini. CITA CITA SEKTOR JASA KEUANGAN Sektor Jasa Keuangan ideal adalah Sektor Jasa Keuangan (SJK) NKRI yang berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan, penyediaan dana untuk kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat, dan sebagai sarana penyimpanan harta yang ekonomis, […]