Status Aset Rp 35,6 Triliun Tak Jelas
Kompas, 04 Oktober 2006 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan aset senilai Rp 35,6 triliun pada enam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tidak jelas status hukumnya. Akibatnya, belum ada kepastian hukum yang mengikat atas keberadaan aset-aset tersebut. Demikian Ketua BPK Anwar Nasution yang menyampaikan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2005 kepada DPR di Jakarta, Selasa (3/10). Menurut Anwar, ketidakpastian status aset itu melanggar […]
