Monthly Archives: October 2006

Indopos , 05 Oktober 2006 JAKARTA – Pemerintah berjanji memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2005 diakui masih punya banyak kelemahan. “Kami menghormati pandangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan membahasnya bersama mengenai opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) itu. Kami tetap melakukan perbaikan,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati usai rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU BPK di gedung DPR kemarin. Perihal terhambatnya akses BPK dalam pemeriksaan pajak, […]

Kompas, 04 Oktober 2006 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan aset senilai Rp 35,6 triliun pada enam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tidak jelas status hukumnya. Akibatnya, belum ada kepastian hukum yang mengikat atas keberadaan aset-aset tersebut. Demikian Ketua BPK Anwar Nasution yang menyampaikan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2005 kepada DPR di Jakarta, Selasa (3/10). Menurut Anwar, ketidakpastian status aset itu melanggar […]

Antara , 03 Oktober 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyatakan pendapat (discalimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2005, karena adanya kelemahan signifikan dalam LKPP itu, seperti kelemahan dalam desain dan implementasi sistem pengendalian intern dan berbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. “Karena kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan serta adanya pembatasan dalam pemeriksaan penerimaan pajak, BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang […]

Suara Merdeka , 03 Oktober 2006 Badan Pemeriksa Kuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai standar akuntansi pemerintahan yang ada dalam Permendagri No 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah masih rancu.Staf BPKP Jawa Tengah Edi Fauzaini SE Akt dalam diskusi analisis implementasi Permendagri No 13/2006 di ruang FPKS DPRD Jawa Tengah, Senin (2/9) mengatakan, kerancuan itu disebabkan karena Permendagri itu telah mengatur nama perkiraan dan nama kegiatan padahal pada masing-masing daerah sudah […]