Monthly Archives: July 2018


PUBLIC & LIMITED HEARING KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Salah satu pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan pemerintah adalah kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, kualitas Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi sangat penting karena digunakan baik oleh Auditor maupun oleh Audite. Untuk menghasilkan SAP yang berkualitas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, proses baku (due process) penyusunan berbasis akrual mengatur bahwa produk KSAP, harus melalui beberapa tahapan, […]


Undangan Public Hearing dan Limited Hearing Standar AKuntansi Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan proses baku (Due Process) penyusunan SAP Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201, KSAP bermaksud menyelenggarakan public hearing dan limited hearing beberapa draf PSAP. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan draf publikasian PSAP. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu pada: Hari/Tanggal : kamis / 26 Juli 2018 Jam         […]


AKUNTANSI KERJA SAMA

Naskah Akademis Dr. Jan Hoesada PENDAHULUAN Untuk memperkuat dasar pembangunan berbagai PSAP Pengaturan Bersama, Kerja Sama Operasi,   Investasi Properti,  PSAP rumpun BOT /BTO , naskah akademis disusun. Naskah sekadar batu penjuru yang memberi gagasan bagaimana KSAP melakukan pisah batas antara berbagai standar tersebut, sehingga kekurangan dimensi pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi tiap rumpun tersebut. HUKUM KONTRAK / PERJANJIAN TERTULIS 1. Pengaturan bersama atau kerjasama harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai hukum […]


BUNGA RAMPAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEMESTER I TAHUN 2018

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah sebuah komite independen yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP berbasis akrual  membawa dampak perubahan yang signifikan dalam pelaporan keuangan pemerintah. […]