Dituturkan oleh Dr Jan Hoesada
PENDAHULUAN
Disrupsi sosial ekonomi 2020 bila berkepanjangan menyebabkan berbagai tugas pokok dan fungsi K/L dan Pemda tak dapat dilaksanakan, mengandung implikasi akuntansi operasi dalam penghentian untuk beberapa tugas pokok tertentu. Setiap tugas pokok pemerintahan dapat disebut sebuah segmen dalam ilmu akuntansi, karena itu penghentian pengeluaran (expenditure) APBN/D tersebut menyebabkan Laporan Segmen atau Tupoksi dihentikan di sajikan dengan angka nihil. Segmen dihentikan tetap dilaporkan dengan angka nihil.
AKUNTANSI OPERASI DALAM PENGHENTIAN
Dalam pemerintahan, mungkin terdapat sekitar 15 tupoksi penting bagi K/L dan Pemda, dengan satu atau dua tupoksi terpenting bagi setiap K/L, dan sebagian tupoksi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa interaksi langsung antara pegawai pemerintah dengan masyarakat sepanjang disrupsi sosial ekonomi global 2020, antara lain layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai jenis bantuan sosial. Sebagian layanan terhalang, mungkin masih dapat dilakukan secara maya. Hampiran (approach) pemberhentian tupoksi tersebut sebagian bersifat serta merta, atau dikurangi secara bertahap.
Mengambil hikmah PSAK Operasi Dihentikan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan rencana penghentian suatu tupoksi, yaitu jadwal penghentian, hampiran/cara penghentian, apakah sekaligus atau bertahap, masalah legal misalnya pelaksanaan/penghentuan perikatan dana bergulir yang sedang berlangsung, dan tatacara menutup satker/suborganisasi pemerintah terkait tupoksi tersebut. S e l e n g k a p n y a
