ADA APA TAHUN 2018?


Catatan akhir tahun

Dr Jan Hoesada

Pada tahun 2017, The Fed menaikkan suku bunga tiga kali, diramalkan akan berulang tiga kali juga pada tahun 2018, akan mengubah struktur pasar modal dunia, perbankan dan eskalasi kredit macet, berpengaruh kepada seluruh bank sentral dimuka bumi, berpotensi memperbesar risiko krisis ekonomi dunia terjadi kembali.

Nigeria dan Afsel bangkit dari resesi. Abruzzese[i] melihat  bahwa dunia sudah hampir pulih dari kelesuan dunia satu dasawarsa terakhir, karena output global 2017 mencapai kinerja tertinggi. Pada tahun 2018, NKRI dan Malaysia diramalkan mengalami pertumbuhan ekonomi 5%, India hampir 8%, RRT 6%,  negara negara Selatan Sahara 3%, sementara Rusia, AS dan Uni Eropa disekitar 2%. Pada tahun 2018, secara keseluruhan pengangguran menurun dan kredit konsumsi meningkat

Dunia berada pada ambang revolusi industri keempat[ii], merupakan kelanjutan, gabungan dan sinergi tiga revolusi industri yang lalu. Revolusi industri pertama (1760-1840) ditandai pembangunan jalur kereta api, mesin uap dan mesin-mesin industri. Akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah bingkai waktu revolusi industri yang kedua, ditandai sistem produksi massa berbasis lini-perakitan (assembly line), listrik dan produksi massal. Revolusi industri ketiga  terjadi dalam tahun 1960 disebut revolusi komputer atau revolisi digital oleh temuan semiconductors, mainframe (1960 an), komputasi pribadi (1970 -1980 an), sinergi teknologi telekomunikasi dengan komputer dan internet (1990). Revolusi industri keempat  melanjutkan raihan revolusi industri ketiga , ditandai mobile internet dan sensor lebih perkasa dengan harga jauh lebih murah, mesin komputasi berdaya belajar (machine learning) dan memiliki kecerdasan buatan ( artificial inteligent). Revolusi digital tersebut memanggil kembali revolusi pertama dan kedua, masuk pada era multimedia, berupa revolusi mesin berdigital berbasis teknologi digital, melahirkan pabrik pintar (smart factory) , kota pintar (smart city), komunikasi pintar, nanoteknologi dan penghitungan kuantum (quantum computing). Fusi antar (1) teknologi dan interaksi fisik antar hampir semua benda di muka bumi (mesin pabrik, antar komputer, antar rumah sakit, antar bank dll), (2) digital dan (3) biologi merupakan ciri pembeda revolusi ke empat dengan 3 revolusi sebelumnya. Kecepatan kemajuan teknologi apapun menjadi ribuan kali lipat, karena sinergi 3 komponen tersebut diatas. Untuk pertama kali dalam sejarah manusia, setiap orang wajib mengubah diri  (me reformat diri) menjadi manusia digital, setara generasi Milenia.

Beddoes[iii] meramalkan bahwa dunia akan makin berlistrik dan berkereta api, karena gelombang globalisasi dan perubahan teknologi makin besar. Teknologi terpenting masih internetisasi segala hal dan kecerdasan buatan. Perilaku manusia cenderung lebih liberal, namun akan terjadi penyeimbangan  kebijakan pemerintahan dengan pasar, karena peningkatan kesadaran pemerintah berbagai negara untuk mematuhi hukum ekonomi setra hukum alam. Walau tetap terfokus pada pendapat umum yang sedang berkembang, diperkirakan para politisi juga makin melayani kelompok anti pemerintah atau kebijakan pemerintah tertentu dalam memberi gagasan dan usulan konstruktif.

Liberalisme mendapat momentum karena angin perubahan melanda dunia, dan radikalisme mulai tertuju kepada imigran dan kelompok elit kaya, menyebabkan berbagai pemerintahan makin suka pada kebijakan pajak progresif, jaminan sosial dan kebijakan anti monopoli.

Rabinovitch[iv] menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Partai komunis RRT menyebut nama Xi Jinping, selain Mao, dalam sebuah  dokumen yang memberikan keleluasaan bagi Xi membentuk era baru sosialisme di RRT, yaitu ekonomi pasar berbasis alokasi sumberdaya umumnya, mengurangi risiko keuangan dengan restrukturisasi utang BUMN, dan menutup pabrik emiten polutan khususnya. Negara bermaksud mengakuisisi Alibaba, Tencent dan Webo pada tahun 2018, dan kemungkinan besar menempatkan RRT sebagai negara ber aset sejarah dan tujuan wisata terbanyak dimuka bumi versi UNESCO 2018,  membangun pabrik-pabrik serat fiber, berencana menjadi pesaing GPS dari AS (America Global Positioning System) pada tahun 2020 dengan proyek BeiDou, sebagai landasan membangun jalur perdagangan atau jalan sutra 2000 tahun lalu menjadi Jalan Sutra  Digital terhubung 35 satelit layanan transaksi 60 negara utama. Tujuan lain membangun proyek BeiDou (Big Dipper) tersebut membebaskan angkatan bersenjata RRT dari GPS negara asing.

Para politisi negara negara maju makin sadar teknologi, berupaya memanfaatkan para raksasa teknologi seperti Facebook, Google dan Amazon untuk memperkuat posisi politiknya, pada sisi lain mereduksi posisi monopoli alamiah mereka. Disamping kecurangan pajak, kita sama mafhum bahwa para raksasa memiliki posisi monopoli terselubung, yang merusak mekanisme pasar bebas, mengurangi luas pasar tenaga kerja, bahkan mengancam demokrasi, dan kita memahami bahwa salah satu kemungkinan kebijakan populis adalah memecah organisasi komersial yang terlampau besar. Pada sisi lain, para politisi juga diduga akan mendekati dan menggunakan perusahaan raksasa bidang informasi dan berbagai sarana teknologi informasi untuk membangun citra diri.

Berbagai UU antimonopoli,  kebijakan kebebasan dunia maya, anti-terorisme dan proteksi kehidupan pribadi (privacy) akan ditinjau ulang oleh berbagai pemerintahan dan menjadi komoditas para kontestan pemilu. Macron akan mendorong iklim persaingan sehat dan kewirausahaan peduli lapangan kerja dan buruh, terutama PHK, kebijakan pensiun yang mampu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan kebijakan anti bencana kehilangan pekerjaan.

Tahun 2018 akan menjadi tahun percepatan perubahan perekonomian dunia, menyebabkan perkembangan pasar modal, sementara pada sisi lain kesadaran akan risiko keuangan masih tetap rendah.

Di AS, Presiden Donald Trump  memotong tarif pajak dan mengubah tujuh kelompok pajak penghasilan menjadi empat kelompok, deregulasi dan renegosiasi semua kontrak pemerintah. Trump belum berhasil merealisasi agenda besar pembangunan prasarana bangsa. AS membatalkan perjanjian perdagangan lintas pasifik, menarik diri dari NAFTA,  dan sedang pikir pikir menarik diri dari kesepakatan iklim versi Paris. Akhir 2017 ditandai isu rencana pemindahan suatu kedutaan AS, diramalkan menjadi salah satu isu utama antar bangsa dan PBB sepanjang 2018. Trump juga menghadapi berbagai masalah dalam negeri, misalnya realiasi janji kampanye dan ketiadaan kader. Tahun 2018  AS harus mengambil keputusan  atau tindakan terhadap senjata nuklir Korea Utara, yang kini mampu menjangkau daratan AS.

Di Perancis dan Inggris dan Inggris, partai buruh mendorong upaya nasionalisasi dan peningkatan upah buruh. Mengikuti langkah beberapa negara Eropa yang lain, Emmanuel Macron bermaksud mereformasi pasar tenaga kerja, berpengaruh pada sistem kapitalisme yang perlu di kalibrasi ulang. Pemilu Italia tahun 2018 akan diwarna gerakan anti-kemapanan.

Presiden Xi Jinping berkomitmen menurunkan tingkat penggelembungan ekonomi (economic bubble), dengan membiarkan suku bunga naik, mengurangi kapasitas industri dan persediaan real estate, dicemaskan berpengaruh pada perekonomian dunia tahun 2018. Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tetap mengendalikan perekonomian dan BUMN, pada tahun 2018 diduga melakukan pengaturan lebih lanjut untuk akuisisi dan investasi di LN. Ambisi menguasai dunia dan kinerja pengambil alihan bisnis oleh RRT di luar negeri  membuat jeri berbagai negara maju, sehingga berbalik menghasilkan pengetatan kebijakan PMA di berbagai negara Eropa dan Australia, dipimpin oleh Macron. Apabila para pimpinan negara negara itu tidak kreatif, 2018 sekali lagi akan menjadi tahun penuh regulasi pertahanan diri cq proteksionisme, sebagian akan menjadi boomerang pada pertumbuhan GDP dan sistem liberalisme &  kapitalisme nan sehat.

Menyusul negara Uruguai, negara Kanada akan mengizinkan candu sebagai recreational marijuana pada tanggal 1 Juli 2018, pembeli wajib menunjukkan identitas umur 19 tahun ke atas, mengizinkan kepemilikan pribadi (misalnya sampai 30 gram) dan izin bercocok-tanam 4 jenis pohon berzat nafta, dan memberi izin usaha produsen.

Sebagai pembanding pembangunan prasarana DKI Jakarta, Bali dan beberapa kota besar NKRI, sebanyak 91 kota dimuka bumi telah bergabung dalam perserikatan bernama c40 Cities Climate Leadership Group, sehingga pada berbagai negara, perencanaan kota berbagai negara tertengarai makin baik. Sebagai misal Yuriko Koike[v] sebagai gubernur kota Tokyo melakukan reformasi akbar bersasaran visioner, berjudul “Tokyo Baru” dengan pengutamaan penduduk kota, meningkatkan transparansi dan melembagakan disiplin belanja yang baru. Kota Tokyo adalah anggota aktif Grup tersebut. Gagasan “ New Tokyo”  adalah pengombinasian harmonis tiga kota, yaitu kota aman, kota keanekaragaman dan kota cerdas (smart city). Tujuan pembangunan kota aman adalah peningkatan rasa aman penduduknya, peningkatan iklim santai dan damai, serta peningkatan kebahagiaan penduduk kota.  Kota berkeanekaragaman adalah kota yang mampu memenuhi nilai-nilai kehidupan masing masing dan meningkatkan partispsasi penduduk dalam kepemerintahan kota. Sebagai smart city, Tokyo diposisikan menjadi kota terbuka bagi dunia, kota yang memimpin perkembangan ilmu pengetahuan, obat obatan, lingkungan hidup, industri keuangan dan bisnis. Tokyo harus menjadi kota keuangan dunia yang terkemuka, peningkatan kontribusi industri jasa keuangan kepada PDB, peningkatan teknologi keuangan (fintech), kecerdasan artifisial (artificial intelligence), penginternetan segala sesuatu (internet of things) dan jasa layanan kesehatan. Tokyo dirancang dan dikelola sebagai kota sadar lingkungan hidup dan kota berudara bersih dengan program anti emisi karbon sesuai protokol iklim Paris, rancang bangun dan manajemen selokan kota, sebuah kota yang mampu menyediakan air bersih berkualitas tinggi bagi penduduknya. Kota Tokyo Baru akan dipamerkan pada perhelatan Olimpiade tahun 2020 di Jepang, ditargetkan menjadi kota percontohan dunia.

Sebagai pembanding bagi NKRI, negara Kanada mengutamakan aliansi NATO, NORAD, CETA, berpartisipasi dalam aktivitas NAFTA, dan ikut serta pada ILO Fundamental Covention terbaru.

Pada tahun 2018, keadilan ekonomi makin menjadi agenda utama bangsa bangsa, bertujuan peningkatan kesejahteraan lahir-batin warga negara, melalui penyamaan dan pemerataan peluang yang diselaraskan dengan kebebasan perdagangan dan hukum pasar bebas. Peningkatan kesejahteraan bangsa terkait peluang kerja, perburuhan dan upah buruh, serta pajak penghasilan. Uni Eropa memasuki tahun 2018 dengan kecerahan harapan karena Angela Merkel  dan Uni Eropa mendapat Emmanual Macron yang pro-uniEropa. Alexei Navalny[vi] menengarai bahwa dari target 50%, Vladimir Putin mencapai kenaikan GDP per pekerja kurang lebih 10%  sepanjang kepemerintahannya 2012-2018 karena hambatan deregulasi, privatisasi BUMN, korupsi, pengadilan  dan pemberlakuan hukum.

Sejak Brexit dan rencana hengkang dari Uni Eropa bulan Maret 2019,, Inggris mengalami keterpurukan ekonomi dan kehilangan kharisma akan berlanjut tahun 2018.

Richard Branson dan Grace Machel akan mempublikasi 100 buah pikiran terbaik Mandela pada bulan Juli 2018.

Setiap bangsa dan pemerintahan memburu kenaikan GDP, setiap orang memburu kesehatan dan kekayaan, walau secara empiris ditemukan bahwa perubahan GDP berpengaruh hanya 12% dari kebahagiaan umat manusia[vii]. Karena itu, sajian ini ditutup dengan himbauan bagi politisi, agar selalu menyimak global & country‘s happiness indicators dalam World Happiness Report terbitan PBB.

Pada 2018 stres tertinggi masih meliputi warganegara Yunani, belum pulih sejak defisit bangsa karena gempa bumi keuangan Eropa, walau pertumbuhan ekonomi mulai bersemi kembali. The Economist Intelligence Unit [viii]Korea Utara masih menderita dalam pemerintahan Kim Yong Un, mungkin akan bertambah bila AS mengambil keputusan keras atas kepemilikan rudal lintas benua Korea Utara. DI  Venezuela, Presiden  Nicolas Madura disibukkan oleh oposisi, pada 2018 belum sempat membenahi kleptokrasi, keterpurukan ekonomi sejak 2014, inflasi, nilai tukar, makanan dan obat-obatan. Pada tahun 2017, Yemen menjadi negara Afrika termiskin di wilayah Arab. Sejak 2014 terjadi pembunuhan lebih dari 10.000 penduduk, dewasa ini dinominasikan sebagai negara yang menderita wabah kolera terbesar di dunia. Negara negara sub-sahara  menghadapi masalah masing masing, seperti negara Simbabwe paska pemilu diramalkan dipimpin kembali oleh Robert Mugabe, negara Burundi bersistem diktator tergolong termiskin, dan Republik Afrika Tengah yang menolak bantuan asing, dalam perang sektarian dengan kemungkinan terbelah menjadi dua; negara Muslim di Utara dan Kriten di Selatan. Republik Kongo mengalami krisis politik, destabilisasi daerah dan aksi kekerasan bagi setengah juta rakyat pada paruh tahun 2017. Sudan Selatan merdeka tahun 2011, mengalami inflasi di atas 150% sejak awal 2016,  menghadapi pemilu berisiko tinggi. Sepertiga penduduk Sudan hengkang untuk menghindari risiko genosida.

Selama lebih dari 60 tahun negara Bhutan menerapkan konsep Gross National Hapiness (GNH). Bhutan kini mulai mendidik sektor privat cq korporasi untuk membangun kesadaran tanggungjawab sosial, mengejar kemaslahatan jangka panjang ketimbang optimalisasi laba tahunan dan menerapkan konsep kelestarian (sustainable), bermuara pada Sertifikasi piranti GNH untuk Bisnis yang mengungguli konsep CSR. Sebagai sebuah negara, Indeks GNH adalah dasar utama pembuatan kebijakan publik oleh Tschering Tobgay, perdana menteri Bhutan. Penerapan konsep GNH oleh Bhutan yang terbukti membawa kemakmuran cq pertumbuhan PDB terbaik di antara negara negara dunia, dewasa ini mendapat sambutan 30 negara-negara dunia.

Oleh the Economist, NKRI dinyatakan berpopulasi 262 juta jiwa, akan mengalami pertumbuhan PDB 4,8%, PDB perjiwa USD 9.223,  dengan inflasi 4,6%, dan defisit APBN sebesar 2,3% PDB pada tahun 2018. Joko Widodo memfokuskan perhatian pada Pemilu 2019 dan secara hati-hati menggalang dukungan berbagai partai politik. Presiden belum berhasil melakukan reformasi kepemerintahan atau mencabut akar korupsi pada satu sisi, namun pada sisi lain berhasil pada reformasi pro-bisnis dan mendorong pertumbuhan bisnis, terutama pengurangan regulasi bisnis, harga energi lebih murah,  perubahan minimum upah tenaga kerja, dan upaya pengaitan imbalan kerja dengan produktivitas[ix].

Negara-negara juara dunia dalam pertumbuhan PDB adalah Bhutan (9,2%), Anguila (8,3%), India (7,8%), Kamboja (7,2%), Bangladesh (6,9%), Guinea (6,9%), Ghana (6,7%), Myanmar (6,3%), Cote d’Ivoire (6,6%), dan Djibouti (6,6 %).

 

 

[i] Leo Abruzzese, Good-ish times for the global economy, The Economist, The World in 2018.

[ii] Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, hak cipta World Economic Forum,Crown Publishing, 2017.

[iii] Zanny Minton Beddoes, The Pendulum Swing, The Economist, The World in 2018.

[iv]  Simon Rabinovitch ,L FOR LONGER, The Economist, The World in 2018.

[v] Yuriko Koike, Toward a New Tokyo, The Economist, The World in 2018.

[vi]  Alexei Navalny,The Economist, The World in 2018.

[vii] Bill Ridgers, Happy now ?, The Economist, The World in 2018.

[viii]The Economist Intelligence Unit, Les Miserables, The Economist, The World in 2018.

[ix] The World in Numbers, by Country, The Economist, The World in 2018.