Yearly Archives: 2005

Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

 in Liputan (updated on )

Hotel Millennium, Jakarta, 9 Agustus 2005 ”Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD ini Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dr. Mulia P. Nasution, DESS dalam sambutannya yang disampaikan pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Hotel Millennium, Jakarta. Sosialiasi SAP di Hotel Millenium ini, merupakan […]

Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

 in Liputan (updated on )

Hotel Redtop Jakarta, 26 Juli 2005 ”Salah satu strategi implementasi harmonisasi KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah menjadikan Revisi PP No. 105/Th. 2000 sebagai omnibus regulation atau satu-satunya aturan bagi Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakomodasi UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No.25/2005, UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.” demikian salah satu hal pokok yang disampaikan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan […]

Peluncuran Standar Akuntansi Pemerintahan: Untuk Apa Bukunya, yang Penting Penerapannya, Bung!

 in Liputan (updated on )

KSAP, 7 Juli 2005 Tanyakanlah cara berenang kepada bebek, maka sang bebek akan menjawab selancar sirih menjawab pertanyaan bagaimana cara memanjat. Akan tetapi, bertanya tentang apakah nilai aset di neraca negara Republik Indonesia sebesar Rp1,00 merupakan suatu pengungkapan yang wajar kepada Wakil Presiden Yusuf Kalla, tidakkah akan salah alamat? Seperti tamsil di atas, kau harus percaya kawan, pertanyaan itu tidak salah alamat. Lihatlah betapa wartawan yang menanyakan hal itu dalam […]

Peluncuran Standar Akuntansi Pemerintahan

 in Liputan (updated on )

KSAP, 6 Juli 2005 Wakil Presiden Republik Indonesia meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Jakarta pada hari Rabu, 6 Juli 2005. Acara peluncuran dilaksanakan di Istana Wakil Presiden diawali dengan Laporan Ketua Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan, Mulia P. Nasution. Dalam laporannya Mulia menyampaikan bahwa terbitnya PP SAP ini bukanlah ujung jalan menuju akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan. SAP yang bagus tidak akan berarti jika tidak diterapkan. Penerapan SAP ini sangat […]

Semiloka Evaluasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi

 in Liputan (updated on )

KSAP, 3 Juni 2005 Departemen Keuangan menggelar Semiloka evaluasi kebijakan dana dekonsentrasi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis dan Jum’at (2-3 Juni 2005). Pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini mengalami banyak kendala dan harus mendapat evaluasi. Hal ini senada dengan hasil simpulan umum evaluasi kebijakan (policy evaluation) dana dekonsentrasi yang telah dilaksanakan tahun 2004, yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dilaksanakan sebelum pembagian kewenangan antar […]

Pertimbangan BPK atas Draft Standar Akuntansi Pemerintahan

 in Liputan (updated on )

KSAP-19 Januari 2005 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui surat Nomor:01/S/I/01/2005 tanggal 17 Januari 2005, yang ditujukan kepada Presiden menyatakan bahwa BPK telah menelaah draft Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh KSAP. Berdasarkan telaahan tersebut BPK menyampaikan pertimbangan agar Presiden segera mengesahkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah (PP). Latar belakang dari pertimbangan tersebut adalah bahwa draft SAP telah disusun oleh Komite Standar yang independen, dan penyusunan draft […]

Presiden SBY Ubah Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

 in Berita (updated on )

KSAP-17 Januari 2005 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui Keppres tersebut terjadi perubahan susunan keanggotaan KSAP, sehingga susunan keanggotan KSAP menjadi 9 anggota Komite Konsultatif, yang sebelumnya berjumlah 7, dan 9 anggota Komite Kerja. Komite Konsultatif terdiri dari: 1. Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan (Ketua) 2. […]