KSAP-20 Desember 2004 Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, “Dalam proses transformasi sesudah PP mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan, saya harapkan Pemda harus betul-betul memahami akan materi perubahan dan konsekuensi-konsekuensinya”.
Sebagai suatu upaya mengantisipasi terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyelenggarakan lokakarya “Menyongsong Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Strategi dan Implikasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan” pada hari Senin, 20 Desember 2004, bertempat di Hall Dhanapala, Gedung D, Departemen Keuangan Jakarta.
Lokakarya yang bertujuan mensosialiasikan SAP dan keberadaannya yang akan segera dikeluarkan dalam bentuk PP serta mempersiapkan instansi pemerintah untuk dapat menyajikan laporan keuangan ini dibuka dengan 2 (dua) sambutan berturut turut, yaitu oleh Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Letjen (Purn) H. Sutiyoso dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP, Dr. Mulia P. Nasution, DESS.
Di dalam sambutannya, Sutiyoso sebagai salah seorang anggota Komite Konsultatif mengungkapkan “Kendala utama dalam menyusun laporan keuangan adalah belum adanya acuan yang sama untuk penyajian dan pelaporan keuangan”. Hal senada disampaikan oleh Mulia P. Nasution selaku Ketua Komite Konsultatif saat menyampaikan keynote speech dimana Implementasi SAP akan menghadapi banyak kendala terutama berkaitan dengan keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan belum adanya sistem akuntansi yang mendukung terselenggaranya penerapan SAP. Oleh karena itu, lebih lanjut Mulia mengingatkan kepada setiap stakeholder terkait akan perlunya ditempuh langkah-langkah strategik sehingga implementasi SAP dapat berjalan baik, tanpa kontroversi. Mulia juga menegaskan “KSAP agar melengkapi terbitan buletin teknis, interpretasi dan semacamnya yang dapat menjadi solusi terhadap permasalah-permasalahan yang mungkin timbul di lapangan pada tahap awal implementasi”.
Lokakarya yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari unsur-unsur Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah daerah, akademisi dari seluruh Indonesia ini menghadirkan pembicara para anggota Komite Kerja KSAP.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bp. Ir. Timbul Pudjianto, MPM yang menyampaikan closing remarks. Timbul menggarisbawahi perlunya bagi KSAP dan seluruh stakeholder baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah untuk berjalan bersama melakukan pembinaan-pembinaan dan asistensi-asistensi agar tidak terjadi disintegrasi sistem. Timbul juga mengingatkan, “Dalam proses transformasi sesudah PP mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan, saya harapkan Pemda harus betul-betul memahami akan materi perubahan dan konsekuensi-konsekuensinya”.
Materi Lokakarya :
Presentasi I “Standar Akuntansi Pemerintahan” oleh Ilya Avianti, SE, MSi., Ak. (zip 30KB)
Presentasi II ” Penyusunan Laporan Keuangan” oleh Dr. Hekinus Manao, M.Scc., CGFM (zip 457KB)
Presentasi III ” Neraca Awal” oleh Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. (pdf 188KB) dan materi tambahan (pdf 62KB)
Presentasi IV ” Sistem Akuntansi Pemerintahan” oleh V. Sonny Loho, Ak., MPM. (zip 57KB)
