INDONESIA 2015
APBN STRATEGIS
Dr.Jan Hoesada,CPA
Presiden terpilih – JokoWidodo – menghadapi tugas berat. Disamping menghadapi berbagai usulan para calon pembantu presiden yang belum tentu dapat diakomodasi, Beliau masih harus menggalang dukungan pada tataran DPR dan MPR agar kepemerintahan berjalan lancar.
Pembangunan NKRI 2015 berlatar-belakang susunan kabinet baru dan kondisi NKRI sosial-politik paska pemilu, globalisasi perekonomian, multimedia, keseimbangan politik, pembangunan seimbang kekuatan ekonomi, politik dan militer, pertumbuhan penduduk dan konsumsi sumberdaya terutama tanah, perubahan teknologi bahan, biologi, biokimia dan rekayasa genetika, dan perubahan peradaban dunia dan NKRI karena semua hal tersebut di atas. Perubahan global ditandai pula oleh pertumbuhan RRC –yang kini melambat dan India, perang dingin dwipolar cenderung berubah menjadi multipolar, masyarakat makin brutal dan anarkis, ketidak-tertiban dunia diramalkan meningkat meningkatkan ketidakpastian masa depan.
Dengan demikian, faktor-faktor pemicu atau pendorong pembangunan makin menjadi pusat perhatian APBN tiap negara, faktor-faktor penghambat pembangunan diperangi secara sistemik melalui propenas, seperti biasa. Pertumbuhan gerakan anarki, kebrutalan, ketidaktertiban global berisiko menimbulkan guncangan dan ketidak pastian masa-depan. Disamping faktor pemicu, pendorong dan penghambat pembangunan, karena itu kini terdapat faktor baru yang harus dikelola setiap bangsa, yaitu faktor penguncang perekonomian seperti resesi global, bencana alam dan krisis pangan, regulasi dan manajemen impor, rancangan APBN nan buruk, kegagalan melawan korupsi, prularisme tak terkelola dengan baik menyebabkan perpecahan internal bangsa, munculnya kepemimpinan otoritarian yang berisiko memadamkan iklim demokrasi dan memantik api revolusi. Pada awal pemerintahan, kabinet baru wajib mengidentifikasi dan memitigasi segala faktor penguncang sedapat-dapatnya, agar segala raihan bangsa jangan sampai tiba-tiba hilang-lenyap dalam sekejab mata. Moral adalah basis prularisme yang rukun-damai dan basis demokrasi nan sehat, lalu demokrasi dan pendidikan adalah basis pertumbuhan, PDB, tabungan dan investasi.
Indonesia tetap berpeluang menjadi negara maju. Dewasa ini PDB Indonesia berada disekitar 800 M USD atau 1,2 PDB dunia, peringkat kapasitas ekonomi Indonesia di dunia sebagai negara ke 16. Diantara dekade 2020-2030 RRC diramalkan menyamai lalu mengungguli AS, pada 2030 Indonesia diramalkan menduduki peringkat ketujuh perekonomian di dunia setelah China, AS, India, Jepang, Rusia, Brasil, Inggris dan Korea Selatan.
Pembangunan pemerintah daerah otonom sampai pada tataran pemerintah daerah, pembangunan kabupaten belum dilakukan secara intensif oleh Presiden dan Wakil Presiden, pada kabinet baru ditambah pembangunan otonomi desa sesuai UU Desa 2014 dan alokasi APBN dengan rerata satu sampai 2 miliar rupiah perdesa pertahun anggaran, ditambah anggaran pencetakan sawah-padi perdesa dalam lima tahun kedepan yang harus mencapai minimum satu sampai dua juta hektar.
Indonesia adalah bangsa wirausaha karena lapangan kerja terbatas, jumlah UMKM kini disekitar 50 juta unit usaha. Setiap anak Indonesia yang lahir berpotensi menjadi penganggur atau wirausahawan, pilihan menjadi wirausahawan apapun (mulai dari pedagang kelilingg, peng-ojek, penjual bakso keliling, pengemis, pelacur, preman merangkap juruparkir dll) dengan demikian menjadi satu-satunya pilihan. APBN pendidikan diramalkan tetap teralokasi secara substansial makin perlu disisipi mata pelajaran kewirausahaan. NKRI masih bergulat dengan masalah penyediaan lapangan kerja, melepaskan diri dari ketergantungan impor dan target pertumbuhan 6 sampai 6,5 %, sehingga anggaran riset NKRI disekitar 1% PDB amat tidak memadai untuk menjawab perubahan global tersebut di atas.
Pada tataran keparlemenan, tertengarai bahwa sistem presidensialisme masih setengah hati, presiden berkedudukan lemah, tercepit kekuatan politik dan salah tingkah, pilihan pimpinan departemen & lembaga (menteri dll) sebagian dipengaruhi transaksi prakoaliasi, menyebabkan susunan kabinet terfragmentasi dan tidak optimal. Kerancuan sistem parlementer & presidensial, gangguan struktur politik multi-partai dan gangguan koalisi itu sendiri terhadap kepemimpinan presiden terpilih dan keikutsertaan parlemen dalam kabinet masih akan mewarnai iklim politik pasca pemilu 2014.
Apabila skor nasional Indeks demokrasi Indonesia lebih rendah dari skor nasional aspek kebebasan sipil, berisiko kebebasan menyuburkan anarki. Tugas kabinet baru meningkatkan skor demokrasi menuju setara dengan skor kebebasan sipil.
APBN 5 tahun kedepan wajib menganggarkan secara memadai pembangunan good governance pada sektor pemerintahan, pembangunan demokrasi dan iklim politik nan sehat agar NKRI mampu melaksanakan pesta demokrasi (pemilu) selanjutnya secara bersih, aman, tertib dan damai. Sepanjang 5 tahun ke depan, DPR dan Kabinet perlu membenahi secara mendasar eksistensi berbasis kualitas berbagai organisasi seperti KPU, Bawaslu, DKPP, seleksi anggota Dewan dan kode etika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sistem seleksi Komisioner dan Ketua Panwaslu wilayah, membangun hubungan antara organisasi-organisasi tersebut terutama harmonisasi hubungan KPU dan Panwaslu, selalu membahas dan mengatasi kasus persiapan pemilu, kasus penyelenggara “ masuk angin”(meminjam istilah Jimly Asshiddiqie) atau dipengaruhi pihak luar, mengambil hikmah kasus pengambilan keputusan DKPP yang berisiko tidak sesuai hukum dan berisiko mengambil tugas Bawaslu, PTUN atau MK, dan membangun sistem komunikasi Bawaslu dan KPU. Sementara itu, agenda pemerintah terpenting paska pemilu adalah program pemberdayaan MK & MKHK (Majelis Kehormatan MK), program pengawasan kualitas kerja panitera dan penitera pengganti dalam menangani ribuan kasus PHPU dalam 30 hari, yang harus disertai pemberdayaan lembaga-lembaga penegak disiplin, BPK, KPK, kepolisian, pengaduan masyarakat, menerapkan sanksi tegas bagi media-massa penyulut api konflik dan kekacauan politik pada era-perhitungan-suara.
DPR baru diramalkan sebagian besar adalah anggota DPR lama yang terpilih kembali, kartel partai politik, ditambah gelombang baru mantan pejabat,anak pejabat, pengusaha, pakar dan selebriti masuk DPR dan DPRD, sehingga –demi masa depan NKRI- sebaiknya kabinet baru mengusulkan dan DPR baru membuat UU Syarat & Uji-Kelayakan Wakil Rakyat, UU disiplin anggota DPR/DPRD yang membatasi perilaku membolos, tidur di ruang rapat, kinerja rendah dan korupsi. Hanya dengan demikian Indonesia diselamatkan.
Sejarah mencatat bahwa DPR dan Presiden belum mengelola kemajemukan bangsa Indonesia secara strategis. Masih terjadi secara terus menerus pemekaran pemerintah daerah. Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan ribuan suku bangsa dengan berbagai ragam etnik, budaya, bahasa, adat istiadat asli, agama atau kepercayaan. Pasar adalah sarana komunikasi lintas budaya antar-suku-bangsa tersebut, menggunakan sarana NKRI seperti hukum dagang dan perdata, timbangan atau alat ukur nasional yang lain, mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa bunda tatkala kembali kelingkungan sukunya. Kemajemukan dapat menjadi sarana pemersatu NKRI, sebaliknya berisiko menjadi sumbu konflik apabila presiden terpilih tak mengenal politik identitas untuk memperkokoh ikatan komunal, membiarkan fanatisme kelompok tumbuh liar, menyebabkan tirani SARA berbasis tirani mayoritas. Kesalehan beragama berisiko menjadi sekadar topeng bagi penyaluran naluri primitif, tindakan massal atas nama SARA disuburkan ditambah kekerasan oleh negara (tersamar atau terang-terangan), muncul berbagai konflik pilkada berbasis SARA, terjadi sesak nafas suku tertindas atau terancam punah pada suatu kabupaten mencuat menjadi usulan pemekaran daerah bahkan menjadi negara berdaulat di luar NKRI, disambut DPRD/DPR sebagai komoditas yang menguntungkan bila dilayani tanpa peduli pelemahan NKRI akibat otonomi terfragmentasi dalam ukuran pemerintah-daerah nirskala-ekonomi sehingga tak mungkin mandiri. Bila ukuran kinerja pemerintah adalah membangun kerukunan SARA, maka kinerja kabinet diukur dengan (1) zero-pemekaran-daerah dan kinerja (2) integrasi beberapa pemda yang tak memenuhi skala keekonomian (terlampau kecil, tak mempunyai daya saing, takmemenuhi syarat kelengkapan sebuah daerah otonom).
DPR baru dan presiden baru perlu membuat cetak-biru desentralisasi & mencegah otonomi-kebablasan dengan membangun demokrasi pada tiap pemda, menghapus SARA pemda-anak-emas dan pemda-anak-tiri, memberi sanksi atau disinsetif bagi pemda penghasil usulan pemekaran daerah dan banyak lagi. DPR/D harus melakukan check & balance agar golongan minoritas etno-religius pada tiap pemda merasa diperlakukan adil dan nyaman, melalui kepemerintahan desa adat otonom dan dusun yang baik.
Ada gula ada semut, penduduk berkumpul pada pulau yang mendapat alokasi anggaran terbesar. Sepanjang sejarah NKRI, kebiasaan konvensional alokasi sebagian besar APBN adalah ke pulau Jawa, Sumatera dan Bali harus diubah DPR baru dan presiden baru menjadi pemerataan alokasi APBN bagi 17.000 pulau NKRI.
Kualitas manajemen desentralisasi dan otonomi daerah makin mencemaskan, dewasa ini – setiap tahun anggarran- lebih dari separuh dana dekonsentrasi & tugas pembantuan dialokasikan ke pulau Sumatera dan Jawa Bali, setiap tahun sekitar 70% PMA dan PMDN di investasikan di ketiga pulau tersebut, setiap tahun sekitar 85% alokasi kredit perbankan hanya pada tiga pulau tersebut. Pemerintah bersama OJK perlu membenahi ketimpangan industri perbankan, membangun strategi pemerataan kredit berbasis insentif.
Pada tataran ekonomi regional, kabinet baru hasil pemilu 2014 harus memulai agenda pembangunan pemerintah daerah dengan inventarisasi kelompok pemda yang tak mampu menurunkan tingkat kemiskinan (misalnya Banten), meningkatkan kesadaran rakyat pemerintah daerah akan kebutuhan demokrasi sejati dan kepemimpinan ber GCG, menghentikan kampanye hitam dan praktik jual-beli suara, melakukan pembersihan KKN pada wilayah pemerintahan daerah tersebut terutama pada wilayah pilkada.
Tahun 2015 adalah lanjutan cerita bersambung KKN tahun tahun sebelumnya, dan kurban terus berjatuhan. Kabinet baru dilantik dengan ikrar menjauhi KKN dan gunjingan publik, presiden selalu siap dipanggil KPK terutama pada hari pertama lengser. Disamping menjaga efektivitas KPK, tugas presiden baru meneruskan segala upaya pemerintah sebelumnya dalam memerangi korupsi, mengentikan program yang tidak efektif, mencipta strategi & taktik perang baru terhadap KKN. Partai-partai tertentu berisiko meminta imbalan para kader yang terpromosi menjadi menteri. Skandal korupsi berpotensi meruntuhkan kabinet, adalah sangat alamiah apabila kelompok kalah pada pilpres akan terus menerus mencari celah impeachment sebagai modus operandi pengambilalihan kekuasaan. Kabinet harus membangun hubungan dengan berbagai lembaga tinggi negara pada hari pertama kepemerintahan baru. Partai politik dan politik adalah tentang kekuasaan, apabila kehausan akan kekuasaan membiarkan KKN tumbuh subur, maka kader partai yang menduduki jabatan menteri perlu dikawal sistem pengendalian internal serta sistem pemeriksaan diri (internal control self assesment) yang telah diatur dalam sebuah PP, hendaknya dikawal ketat oleh BPK, BPKP dan KPK.
Politik keseimbangan nan dinamis, penerapan cita-cita a million friends & zero enemies, kebijakan LN indipenden-bebas-aktif adalah politik pandai-pandai meniti buih, politik mendayung di antara dua karang (kubu politik), mengambil posisi dan peluang pada kesepakatan ASEAN, APEC dan lain-lain, mengambil bagian strategis kegiatan ASEAN, WTO, PBB, World Bank, IMFdan berbagai peran juru damai antar-bangsa-bertikai (Jakarta Informal Meeting dst), mendirikan KBRI pada bangsa baru berdiri atau bahkan bakalan bangsa secara hati-hati, kelihatannya dilanjutkan presiden terpilih tanpa mengalami perubahan mendasar, merupakan estafet kebijakan LN presiden lalu. Presiden baru NKRI diharapkan mampu menempatkan NKRI sebagai salah satu juru-runding dalam kesepakatan-kesepakatan dengan negara-negara di luar ASEAN, terutama ASEAN-RRC. Perwakilan Indonesia dalam tim jururunding ASEAN terpilih harus mampu mengekspresikan kebutuhan Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan lanjutan dengan RRC, Jepang dan Korea Selatan.
Pertemuan tingkat tinggi Kerja Sama Asia Pasifik 2013 ditutup dengan kesepakatan forum 21 pemimpin ekonomi, melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi ke sektor jasa. Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) merekomendasikan reformasi hukum domestik tiap negara peserta agar lebih proinvestasi dan liberalisasi sektor jasa. Sejarah mencatat berbagai kebijakan NKRI sepanjang 20 tahun terakhir makin menyatukan diri dengan perdagangan bebas dunia, antara lain perubahan UU Migas agar lebih selaras UUD 45, privatisasi Bulog, kebijakan tarif impor pangan, izin masuk bibit transgenik, pelonggaran kepemilikan asing pada bank domestik, membuka berbagai bidang usaha tertutup untuk penanaman modal dan kepemilikan asing, kerja sama ASEAN, AFTA, AFTA dengan beberapa negara non-AFTA untuk penghapusan hambatan tarif pada satu sisi, penguatan produsen domestik pada sisi lain.
Sejarah mencatat bahwa pemerintah Indonesia rajin membuat Bilateral Trade Agreement (BTA) namun tidak seberapa rajin mempersiapkan diri secara serius untuk memanfaatkan kesepakatan antar-negara tersebut. BTA mengandung risiko industri dalam negeri diserang habis-habisan oleh produk ASEAN dan China. Pemerintah masih percaya akan mitos upah buruh paling rendah dikawasan ASEAN akan memberi daya saing NKRI di ASEAN, tanpa upaya masif meningkatkan kualitas SDM cq budaya KKN, produktivitas perpekerja yang rendah dan kinerja inovasi bangsa (NKRI tak sampai seribu inovasi pertahun) yang jauh tertinggal dari India (puluh ribu inovasi pertahun), apalagi Jepang dan AS (ratus ribu inovasi pertahun). 2016 adalah bahaya di depan mata, dan 2014 Indonesia mabuk dalam eforia Pemilu dan piala dunia. Masdyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai 31 Desember 2015. Bagi kabinet baru, tahun 2015 adalah tahun persiapan masyarakat ekonomi Asia dan pasar tunggal ASEAN 2016, dan NKRI mempunyai waktu hanya satu tahun agar tahun 2016 dan seterusnya Indonesia jangan menjadi penonton dan target bulan-bulanan pasar ASEAN, sebagian produsen dalam negeri berisiko gulung tikar, angkatan kerja berisiko menjadi pengangguran. Tahun 2015 adalah tahun amat sibuk bagi NKRI, presiden baru & kabinet baru – bila sadar bahaya- niscaya berupaya memenuhi segala syarat yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan sebagai bagian MEA, menyempurnakan 7 kesepakatan perdagangan bebas AFTA yang telah berlaku bagi ASEAN, mempersiapkan berbagai perangkat hukum NKRI untuk pelaksanaan sebuah kesepakatan yang belum berlaku, memperkuat tim negosiasi 5 kesepakatan dalam proses, meminta berbagai menteri baru untuk menyempurnakan atau memperbaharui 6 usulan NKRI sebagai bahan masukan sidang AFTA yang akan datang. Agenda mendesak adalah perbaikan kondisi makro ekonomi umumnya, pembangunan neraca perdagangan khususnya. Istilah macan Asia diproksi oleh pembangunan basis produksi kompetitif NKRI. Agenda panas kabinet baru adalah mengevaluasi & menyempurnakan cetak biru pertahanan lapangan kerja NKRI versi SBY, memilih putra terbaik NKRI untuk jabatan Menrakertrans, dan APBN pembentukan tenaga-kerja terampil karena ASEAN 2015 adalah tentang pasar tunggal jasa kesehatan, jasa pariwisata, e-commerce, transportasi udara dan logistik umumnya, pasar jasa dokter, perawat, dokter gigi, akuntan dan insinyur sesuai kesepakatan standar tenaga profesional dan buruh. Persentase tenaga kerja terampil dibanding seluruh angkatan kerja NKRI berada di bawah Filipina, jauh berada dibawah Malaysia dan Singapura, menyebabkan posisi lapangan kerja NKRI adalah sebagai pihak diserang atau dirugikan oleh kesepakatan ASEAN 2015. Tahun 2015 adalah tahun amat sibuk bagi OJK untuk mempersiapkan persaingan pasar modal, perbankan, asuransi dan perang pasar profesi penunjang IJK di ASEAN.
Kabinet baru umumnya, Presiden, Deperin dan Deperdag khususnya harus segera mengevaluasi dan menyempurnakan basis pertahanan industri petrokimia, pertekstilan, besi-baja, alas kaki, produk berbahan kulit, elektronik, keramik, pembangunan industri hilir agribisnis bernilai tambah, makanan dan minuman terhadap serangan produk ASEAN, lalu membangun basis negosiasi ulang dengan negara-negara non-ASEAN terutama RRC, India, Jepang, AS dan EU. Agar proses negosiasi BTA berlanjut lintas kabinet, beberapa juru negosiasi seperti Budiono kelihatannya harus tetap digunakan kabinet baru.
Sebagai anggota WTO, NKRI wajib menghapus segala hambatan perdagangan seperti pajak impor, subsidi dan proteksi pertanian lokal sejak 1994, lalu cetak biru neoliberal Bank Dunia 1980 dan bantuan IMF 1997-1998 membawa iklim liberalisasi ekonomi NKRI berciri privatisasi, penghapusan subsidi bertahap, liberalisasi perdagangan beras dan impor beras, menyerahkan hampir 100 % ladang migas kepada mitra asing, membuka kepemilikan asing pada perbankan nasional sampai 99 %, dan membuka lebar lahan pertambangan untuk investasi asing. Presiden baru kita harapkan menasionalisasi kembali secara ramah (friendly buyout) investasi asing dan kemitraan pada industri ekstraktif, perbankan dan industri strategis lain seperti Indosat.
Berbagai gagasan dan strategi industrialisasi hendaknya mulai mempertimbangkan industri tulang punggung bangsa dan kompetensi inti bangsa Indonesia, industri yang melepas ketergantungan pada RRC dan India,yang meningkatan lapangan kerja, PDB dan pendapatan perkapita.
Kabinet baru sebaiknya mempertimbangkan kembali dampak rasionalisasi mata uang Rupiah secara lebih matang terhadap utang, PMA dan defisit APBN, lapangan kerja DN, indeks gini, melebarnya senjang kaya-miskin, lonjakan UMR dan harga pangan (dapat mencapai 500%), perdagangan LN dan munculnya era high cost economy.
Karena raihan pihak kalah suara pileg & pilpres amat signifikan, kabinet baru diramalkan akan mendapat oposisi kuat, sehingga segala rencana, kebijakan dan tindakan pemerintah pusat harus dilakukan secara amat defensif. Pada tataran perencanaan dan pilihan strategi, dasar pikiran dan argumen harus amat baik. Pada tataran pelaksanaan propenas dan APBN cq program, proyek, kegiatan, prosedur legal kepemerintahan berbasis good governance harus dipastikan dimuka dan dipatuhi, seluruh dokumentasi transaksi kepemerintahan harus amat auditable dari sudut pandang DPR, KPK dan BPK, sedemikian rupa, agar jangan mengulangi kasus Hambalang dll. Karena oposisi kuat, Presiden berisiko dimagsulkan setiap saat.
Tahun 2015 adalah tahun kekeringan. Bencana hidrometeorologi antara lain berupa perubahan iklim yang merugikan, gempa bumi, banjir, kemarau panjang, Tsunami dan El Nino dan tanah longsor. Karena 77 persen kejadian bencana NKRI adalah bencana hidrometeorologi, maka kabinet baru perlu meninjau & memperbaharui strategi ketahanan pangan dan national disaster recovery planning 5 tahunan yang justru berpuncak pada tahun 2015. Menteri Pertanian kabinet, Menteri Perdagangan dan pimpinan Bulog baru haruslah putra-putra bangsa yang terbaik, suaranya harus dihormati presiden terpilih karena tahun 2015 akan menjadi tahun puncak bencana hidrometeorologi berupa tahun kering setelah El Nino 2014.
Laut meliputi 71 % muka bumi menyerap radiasi bintik matahari dan menyimpan nya. Massa air laut utara Papua menjadi kolam panas, melalui Ocean Conveyor Belt mengalir ke Laut Pasific sebelah Timur Guam, menyebabkan ketidak seimbangan suhu yang menyebabkan awan tertarik ke arah Pasific meninggalkan NKRI. 2015 adalah kemarau panjang NKRI, kegersangan kembali menimpa Cilacap, Bali, Bantul – Jawa Tengah, berbagai wilayah pertanian lain dan berbagai hutan-rawan-kebakaran. Kabinet baru wajib merancang strategi akbar Pengurangan Risiko Bencana (PRB) termasuk dampak-rumah-kaca dan risiko impor beras. Di negara maju manajemen bencana, cecara empiris tercatat bahwa investasi 1 USD PRB mampu memitigasi dampak bencana USD 4 dalam bentuk korban, kerusakan, kehilangan dan risiko pertumbuhan ekonomi pasca-bencana.
Diversifikasi selera, cita-rasa terhadap makanan utama selain beras harus segera dibangun. Menteri Pertanian, Badan Ketahan Pangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Sosial kabinet baru harus mulai membangun budaya makanan utama selain beras, Menteri Perdagangan menyiapkan skenario khusus dan usulan APBN bencana bintik matahari dan dampak-rumah-kaca teralokasi untuk impor beras, jagung dan kedelai 2015. Manajemen bencana harus diterapkan pada tiap Kabupaten tersesuai sifat-alam, geografis dan budaya.
Pada intinya, ketimpangan taraf hidup terjadi karena ketimpangan lahan dan modal, kepemilikan lahan 26 juta rumah tangga petani atau 44 % penduduk NKRI rata-rata sebesar 0,09 hektar per-rumah-tangga, sementara 40% irigasi pertanian dalam kondisi rusak. Separuh dari penduduk NKRI adalah penduduk miskin, terkonsentrasi di pulau Jawa, dengan pengeluaran perkapita perhari 2 USD. Dari sekitar 120 juta angkatan kerja, 70 % berpendidikan di bawah SMP, sekitar 60% pekerja bekerja pada sektor informal, sebesar 8 % berpendidikan Diploma I sampai doktor. Pengangguran terbuka sekitar 5 juta, 20 % atau satu juta penganggur lulusan perguruan tinggi karena lowongan kerja terbatas, materi pendidikan tidak dibutuhkan pasar tenaga kerja dan tak mau berwirausaha. Sebanyak 7 juta pencari kerja ke LN, terutama ke Malaysia dan Saudi Arabia, menghasilkan kiriman tunai ke tanah-air sekitar Rp.70 Triliun pertahun, pada umumnya mengalir ke desa. Selama beberapa tahun terakhir, alokasi APBN untuk pendidikan relatif cukup besar, laju pertumbuhan ekonomi belum menghasilkan kesejahteraan rakyat banyak terutama pada wilayah Indonesia bagian Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tergolong rendah, selalu berada di bawah rerata IPM dunia, berada pada peringkat 121 dari 187 negara di dunia.
Tujuh belas ribu pulau direduksi menjadi kepemerintahan dua pulau. Indonesia praktis hanyalah Jawa (atau 7 % daratan NKRI) dan Bali, dan kabinet baru perlu mengubah strategi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sebaran demografis nan-buruk dan pembangunan prasarana yang berpusat pada Jawa harus segera dipatahkan. Dewasa ini, perekonomian NKRI bertumpu hanya pada Jawa-Bali yang berpenduduk 140 juta, menyerap sekitar 30 % anggaran fungsi ekonomi, 44 % anggaran pendidikan dan 46 % anggaran kesehatan, menyumbang 62, 7 % PDB riil, dengan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah atas mencapai 55 %, persentase balita bergizi buruk 3,1 %. Pemerintahan baru perlu mencari terobosan mengatasi pelambatan penurunan kemiskinan.
Pertanggungjawaban keuangan Presiden baru kepada DPR diramalkan menjadi tugas berat, karena akuntansi pemerintahan akrual paripurna berlaku efektif mulai tahun 2015.
LK auditan 2015 kabinet baru menggunakan PP 71/2010 harus dijamin oleh Menteri Keuangan baru – dengan segala strategi, akal dan cara terhormat- agar mencapai opini WTP BPK. Menteri Keuangan sebaiknya seorang akuntan.
PENUTUP
Kabinet baru diharapkan mampu lepas dari kepentingan politik, sehingga secara bebas mampu menjamah masalah hulu dan hilir bangsa Indonesia secara lebih seimbang, tidak mengulangi kesalahan pemerintahan terdahulu yang lebih banyak bermain di hilir.
Masalah ketimpangan adalah masalah hulu bangsa, terutama SDM, moral, KKN dan kekurangan inovasi menyebabkan sektor pangan dan nonminyak bumi mengalami kehancuran, kontribusi sektor manufaktur menyusut. Dalam konteks Rencana Induk Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), liberalisasi perdagangan global dan MEA, maka Program transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan industri khusus, kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi terpadu, kawasan perdaangan bebas, kawasan pelabuhan bebas, strategi produksi dan ekspor, perlu dirancang-ulang kabinet baru.
Presiden harus amat sadar aspek pengawasan pemerintahan. Pengawasan harus ditingkatkan melalui penyusunan cetak-biru pengawasan terpadu NKRI atau national-combined-assurance blue print antara BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal tiap K/L dan SPI pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan agung.
Catatan dari Redaksi
Redaksi memohon maaf atas keterlambatan pemuatan artikel ini karena libur Idul Fitri. Berbagai kiat strategis APBN dapat digunakan pada RAPBD. Tak lupa segenap Redaksi dan pengelola Website KSAP MengucapkanMinal Aidzin Wal’faidzin… Mohon Maaf lahir dan Batin.
