Yearly Archives: 2004


Lokakarya “Menyongsong Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Strategi dan Implementasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan”

KSAP-20 Desember 2004 Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, “Dalam proses transformasi sesudah PP mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan, saya harapkan Pemda harus betul-betul memahami akan materi perubahan dan konsekuensi-konsekuensinya”. Sebagai suatu upaya mengantisipasi terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyelenggarakan lokakarya “Menyongsong Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Strategi dan Implikasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan” pada hari Senin, 20 Desember 2004, bertempat […]


Anwar Nasution Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Media Indonesia Online -19 Oktober 2004 Presiden Megawati Soekarnoputri, Selasa, telah mengeluarkan keputusan presiden Keppres) yang mengangkat Prof Anwar Nasution sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan didampingi Wakil Ketua Abdullah Zaini. “Keppres itu diberi nomor 185 M,” kata Sekretaris Negara Bambang Kesowo kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Bambang Kesowo menjelaskan dalam Keppres tersebut juga dicantumkan pengangkatan lima anggota BPK, yaitu Imran, Baharudin Aritonang, Hasan Bisri, Irjen Pol […]


Presiden Megawati Menandatangani Keppres tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP, 11 Oktober 2004 Presiden Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri mengeluarkan Keppres Nomor 84. Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Undang-undang Perbendaharaan Negara Pasal 57 disebutkan: (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansipemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Komite […]


Ketika Ketua BPK Gusar…

Kompas – Sabtu, 02 Oktober 2004 Seusai menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2002 di DPR, Ketua BPK Satrio Boediardjo Joedono yang akrab disapa Pak Billy, bukannya senang tapi justru gusar. “Sebagai rakyat saya kecewa karena penyimpangan ini menyangkut uang rakyat, uang yang dibayar melalui pajak. Kita kecewa uang rakyat yang sedemikian besarnya tidak dikelola dengan baik sebagaimana yang kita harapkan sebagai pembayar pajak,” katanya. Sejak zaman […]


Launching Website KSAP, ksap.org

Setelah masa ujicoba selama satu bulan, ksap.org diluncurkan Kamis, 26 Agustus 2004 di Hotel Aston, Jakarta. Acara launching tersebut bersamaan dengan acara lokakarya “Neraca Awal Pemerintah: Kendala, Tantangan dan Solusi” yang diselenggarakan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Launching dilakukan oleh Drs. Sugijanto, Ak. MM. Wakil Ketua Komite Kerja KSAP setelah pembukaan Lokakarya oleh Dr. Mulia P. Nasution, DESS, selaku Ketua Komite Pengarah KSAP.


Lokakarya “Neraca Awal Pemerintah: Kendala, Tantangan, dan Solusi”, Jakarta, 26 Agustus 2004

KSAP – 26 Agustus 2004. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah menggelar Lokakarya ”Penyusunan Neraca Awal: Kendala, Tantangan, dan Solusi” di Ballroom, Hotel Aston Atrium, Jakarta. Lokakarya dimaksudkan untuk mempublikasikan Draft Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal yang telah disusun oleh KSAP dan untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai pihak yang diundang. Acara dibuka dengan Sambutan Ketua Komite Pengarah, DR. Mulia P. Nasution, DESS. Dr. Mulia mengharapkan peserta untuk mendiskusikan kendala-kendala […]


Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah

Oleh : Iman Bastari, Dalam tulisan ini, akan diuraikan bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangannya dalam bentuk neraca dan laporan arus kas, disamping laporan realisasi anggaran dan nota perhitungan yang mengacu kepada praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum dengan tetap dalam koridor hukum yang harus diataati oleh pemerintah daerah. Artikel selengkapnya dapat diunduh di sini.


Mengapa Harus Entitas Pelaporan

Oleh : A.B. Triharta, Mengapa Undang-undang Perbendaharaan perlu menegaskan bahwa tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan? Tidakkah hal ini akan lebih fleksibel bila diatur saja dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah dan BPK sebagai auditor?A.B. Triharta salah seorang anggota komite kerja KSAP memberikan penjelasannya melalui tulisan ini


Membahas Masalah Adopsi IPSAS Paripurna dan Reformasi Basis Akuntansi Menjadi Basis Akuntansi Hak-Kewajiban Paripurna (Full Acrual Basis) Tahun 2009

Oleh : Jan Hoesada, Perubahan basis akuntansi pemerintahan dari cash toward accrual menjadi full accrual memerlukan strategi khusus. Jan Hoesada, salah seorang anggota komite kerja KSAP, telah membuat sebuah tulisan yang disampaikan pada rapat pleno KSAP pada tanggal 5 Mei 2004.Empat strategi utama pembangunan SAP suatu bangsa dalam itikad harmonisasi PSAP dengan IPSAS, yaitu strategi:(1)adopsi, (2)adaptasi, (3)menciptakan sendiri atau (4)strategi campuran dari ketiga ancangan itu. Strategi tersebut dibahas dalam tulisan […]