{"id":5279,"date":"2023-05-03T19:49:51","date_gmt":"2023-05-03T12:49:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/?p=5279"},"modified":"2023-05-04T12:31:13","modified_gmt":"2023-05-04T05:31:13","slug":"300-program-proyek-dan-kegiatan-kesejahteraan-sosial-pengentasan-kemiskinan-pertahanan-keamanan-dan-penanggulangan-bencana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/300-program-proyek-dan-kegiatan-kesejahteraan-sosial-pengentasan-kemiskinan-pertahanan-keamanan-dan-penanggulangan-bencana\/","title":{"rendered":"300 PROGRAM, PROYEK DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENTASAN KEMISKINAN, PERTAHANAN-KEAMANAN DAN \u00a0PENANGGULANGAN BENCANA"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

PENDAHULUAN<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Riset terkait rencana KSAP menggunakan IPSAS 42 dan ED IPSAS 67 untuk sebuah PSAP. Makalah dapat pula digunakan sebagai sumber gagasan pembuatan Daftar Program APBN Kesejahteraan-Sosial, APBN Pertahanan-Keamanan Nasional dan APBN Penanggulangan Bencana , serta sumber-gagasan penyempurnaan BAS Akuntansi Pemerintahan. UU Kesejahteraan Sosial mempunyai beberapa rumpun-kegiatan utama dan\/atau belanja APBN yang meliputi rumpun-kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial cq bantuan-sosial , bantuan-hukum dan advokasi-sosial. Penulis menggunakan basis berbagai sumber hukum-positif untuk merangkai program pertahanan-keamanan , program pengentasan kemiskinan dan fakir miskin, serta program penanggulangan bencana.<\/p>\n\n\n\n

DAFTAR JENIS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Program rehabilitasi sosial  tunai berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan tidak langsung , misalnya bantuan Tunai melalui sistem perbankan.<\/li>
  2. Program rehabilitasi sosial ) non-tunai terdiri atas bantuan berbentuk barang  misalnya kursi-roda , hp, dll dan\/atau jasa rehabilitasi sosial misalnya relokasi penduduk wilayah banjir berulang.<\/li>
  3. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial tiap-tiap warga negara secara paripurna , dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<\/li>
  4. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan material saja, misalnya sandang, pangan, tempat tinggal.<\/li>
  5. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa profesional saja, misalnya dokter, psikolog.<\/li>
  6. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan material dan layanan jasa profesional , misalnya dokter dengan sarana suntik, obat-obatan , kruk, kacamata.<\/li>
  7. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan spiritual saja misalnya program rehabilitasi narkoba , paska kecelakaan dan KDRT<\/li>
  8. Program rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial saja, misalnya keberterimaan-sosial mantan narapidana , PSK, penderita lepra dan napza  di lapangan kerja<\/li>
  9. Program bimbingan sosial penderita cacat di dalam Panti Rehabilitasi Penderita Catat<\/li>
  10. Program bimbingan sosial penderita cacat di luar Panti Rehabilitasi Penderita Catat<\/li>
  11. Program bimbingan sosial penderita cacat pada Badan Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial bagi Penderita Cacat<\/li>
  12. Pemberian bimbingan sosial pemberian bimbingan & penyuluhan sosial terhadap masyarakat dalam hal usaha rehabilitasi sosial bagi penderita cacat, misalnya pelatihan\/pemberdayaan keluarga yang memiliki anggota keluarga cacat.<\/li>
  13. Setiap K\/L sesuai tupoksi membuat Program Rehabilitasi Sosial berbentuk pemenuhan kebutuhan pokok adalah alokasi APBN\/D untuk target belum sejahtera dengan memenuhi kebutuhan  pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan bantuan penyediaan kesempatan kerja, bimbingan keterampilan, akses pendidikan, pemberian bantuan\/fasilitas\/rujukan dan usaha pembinaan rehabilitasi lanjutan.<\/li>
  14. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial<\/li>
  15. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan<\/li>
  16. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan<\/li>
  17. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan mental spiritual<\/li>
  18. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan fisik<\/li>
  19. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling psikososial<\/li>
  20. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk pelayanan aksesibilitas<\/li>
  21. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bantuan dan asistensi sosial<\/li>
  22. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan resosialisasi<\/li>
  23. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk bimbingan lanjut<\/li>
  24. Program rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk rujukan.<\/li>
  25. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan Sosial Anak<\/li>
  26. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan Sosial Lanjut Usia<\/li>
  27. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat<\/li>
  28. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza<\/li>
  29. Program Rehabilitasi Sosial berbentuk Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Selengkapnya…<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    PENDAHULUAN Riset terkait rencana KSAP menggunakan IPSAS 42 dan ED IPSAS 67 untuk sebuah PSAP. Makalah dapat pula digunakan sebagai sumber gagasan pembuatan Daftar Program APBN Kesejahteraan-Sosial, APBN Pertahanan-Keamanan Nasional dan APBN Penanggulangan Bencana , serta sumber-gagasan penyempurnaan BAS Akuntansi Pemerintahan. UU Kesejahteraan Sosial mempunyai beberapa rumpun-kegiatan utama dan\/atau belanja APBN yang meliputi rumpun-kegiatan rehabilitasi […]<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,67,6],"tags":[],"class_list":{"0":"post-5279","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-artikel","7":"category-publication","8":"category-publikasi","9":"czr-hentry"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/users\/162"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5279"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5289,"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5279\/revisions\/5289"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ksap.org\/sap\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}