MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN (GOVERNMENTAL DIGITAL PUBLIC RELATION)


PENDAHULUAN

Bagaimana membuat Buku Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak , Cetakan ke Dua, menjadi trending topics ?

Bagaimana dalam 20 jam sebuah produk hukum sebuah kementerian menjadi trending topic di Twitter, dan diperbincangkan 200 juta orang ?  Orang tidak akan peduli produk hukum baru apabila tak memberi manfaat, citra, kebahagiaan, relasi , cerita dan keajaiban terkandung di dalamnya. Tugas organisasi hubungan publik dalam sebuah kabinet, kementerian, lembaga atau pemerintah daerah bukan sekadar juru bicara entitas pemerintahan tersebut, namun sebagai juru kampanye tupoksi dan pelaksanaan tupoksi agar mendapat dukungan luas.

Bagaimana Kepala Staf Kepresidenan mengendalikan perilaku pro-kontra para buzzer terhadap Kabinet , dan manajemen penggalangan buzzer berkualitas tinggi dan pro kabinet ?. Apakah partai oposisi juga melakukan hal yang sama, siapa buzzer dan influencer mereka ? Berapa banyak influencer di rekrut via APBN/D untuk meningkatkan kualitas manajemen informasi publik dalam kepemerintahan ?

Tetapi bagaimana Public Relation Management dalam pemerintahan tersebut di atas ber kampanye kalau tidak memahami nurani, batin, insight pemangku kepentingan , sehingga birokrasi tidak tahu bagaimana strategi dan taktik berkomunikasi dengan pemangku kepentingan yang pro, yang anti dan yang tak peduli pada suatu rencana strategis atau produk hukum baru Kabinet,  K/L/Pemda tertentu ?

Organisasi hubungan publik sebuah kabinet, kementerian / lembaga / pemda bertugasmengomunikasikan nilai dan pengetahuan akan program, kegiatan, proyek dan produk hukum baru dari KL/Pemda tersebut secara deduktif . Bila manfaat dan keunggulan program/produk hukum disampaikan dengan gaya birokrat,  upaya pembentukan  opini publik tersebut kasad-mata  tertengarai publik, dipahami sebagai keinginan pemerintah, yang berisiko membangkitkan oposisi atau sikap tak peduli. S e l e n g k a p n y a . . .