Artikel


Undangan Public Hearing dan Limited Hearing Standar AKuntansi Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan proses baku (Due Process) penyusunan SAP Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201, KSAP bermaksud menyelenggarakan public hearing dan limited hearing beberapa draf PSAP. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan draf publikasian PSAP. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu pada: Hari/Tanggal : kamis / 26 Juli 2018 Jam         […]


AKUNTANSI KERJA SAMA

Naskah Akademis Dr. Jan Hoesada PENDAHULUAN Untuk memperkuat dasar pembangunan berbagai PSAP Pengaturan Bersama, Kerja Sama Operasi,   Investasi Properti,  PSAP rumpun BOT /BTO , naskah akademis disusun. Naskah sekadar batu penjuru yang memberi gagasan bagaimana KSAP melakukan pisah batas antara berbagai standar tersebut, sehingga kekurangan dimensi pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi tiap rumpun tersebut. HUKUM KONTRAK / PERJANJIAN TERTULIS 1. Pengaturan bersama atau kerjasama harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai hukum […]


AKUNTANSI DANA KAPITASI

Catatan Dr. Jan Hoesada Ringkasan eksekutif PP71/2010 cq PSAP BLU digunakan untuk akuntansi dana kapitasi. Pengelolaan dan Pemanfatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai Pasal 2 Perpres tersebut. BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, sesuai jumlah yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. PENDAHULUAN Kapitasi adalah […]


Pengakuan Pendapatan menurut SAK dan Pengakuan Pendapatan menurut SAP

oleh : Joni Afandi Paragraf 22 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan bahwa “Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan”. Paragraf 8 PSAP 01 tentang […]


Memahami Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

oleh : Joni Afandi Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan (PSAP 01 par 08). Beberapa ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkait dengan Saldo Anggaran Lebih diantaranya: Kerangka Konseptual paragraf 63, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PSAP 01 paragraf […]


STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Dr. Jan Hoesada, CPA STRATEGI MEMBANGUN PEMERINTAHAN BEBAS KORUPSI Berdasar Perpres No. 55-2012: Stranas PPK Untuk Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi, disusnlah Strategi Nasional Pencegahan dan pemerantasan Korupsi. Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014, yang diluncurkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Istana Wapres, merupakan acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan […]


FENOMENA REVALUASI ASET TETAP PEMERINTAHAN 2017 DAN 2018

Pendapat Pribadi Dr Jan Hoesada, Anggota KSAP   PENDAHULUAN Karena NKRI sebesar Eropa, revaluasi untuk suatu rumpun AT Negara yang tersebar pada 17.504 pulau membutuhkan jadual revaluasi AT yang tidak cukup satu tahun buku. Hasil revaluasi AT pemerintahan 2017 dapat digabungkan dengan hasil revaluasi AT tahun buku 2018 dengan faktor penyesuai lintas tahun, misalnya angka inflasi 2017 sebagai proksi  annual increase on general price index. Caranya adalah hasil revaluasi tahun […]


Kapan Hasil Penilaian Aset Tetap disajikan di Laporan Keuangan?

Oleh : Joni Afandi Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tetap (PSAP 07) dinyatakan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku nasional”. Selanjutnya pada paragraf 60 PSAP 07 diberikan penjelasan tambahan yaitu “Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan […]


APBN PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN NKRI

 Analisis Dr Jan Hoesada  PENDAHULUAN APBN/APBD pemerintahan cq kementerian/lembaga dapat mengalokasikan anggaran yang berkandungan pembangunan sektor keuangan cq sektor jasa keuangan.Berbagai kementerian/lembaga dan Pemda dapat membuat kerjasama konkret berdasar bahan baku di bawah ini. CITA CITA SEKTOR JASA KEUANGAN Sektor Jasa Keuangan ideal adalah Sektor Jasa Keuangan (SJK) NKRI yang berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan, penyediaan dana untuk kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat, dan sebagai sarana penyimpanan harta yang ekonomis, […]


APBN/D BELANJA HUJAN

Oleh : Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Sebagian APBN berbagai negara digunakan untuk mengatasi musim kering panjang. Pesawat udara perusahaan pembuat hujan manca negara menebar iodida perak atau barium ke atmosfer dan jadilah hujan. Disamping menggunakan pesawat udara, selama 120 tahun;  balon, roket dan anjungan tetap pada gunung nan tinggi digunakan berbagai perusahaan tersebut. Orang terbiasa menabur kimia kaporit pada kolam renang untuk menghindari penularan penyakit antar perenang, berbagai perusahaan PAM […]