Publikasi


WACANA BITCOIN

Ringkasan Dr Jan Hoesada   PENDAHULUAN Sebagai instrumen terlarang di NKRI, bitcoin merupakan mata uang virtual dengan simbol BTC yang muncul sejak sekitar tahun 2009 dengan dirintis oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan. Bitcoin juga tergolong mata uang kripto (cryptocurrency), yaitu jenis mata yang yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak dibekingi emas, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu. Peredaran dan penggunaannya melalui media jaringan internet. […]


MANAJEMEN MEREK DIRI

PENDAHULUAN Buku Martha Stewart tentang merek diri di ringkas  menjadi makalah ini untuk keperluan perencanaan masa depan para  profesional umumnya, akuntan pemerintahan  khususnya, sehingga layak disajikan sebagai selingan  dalam majalah maya KSAP. TUJUH PULUH BUTIR ASPEK PEMBANGUNAN MEREK DIRI Siapa anda? Apa produk anda? Apa yang anda tawarkan pada dunia? Merek tergantung pada diri kita sendiri. Jangan mengekspresikan diri saja, namun lebih jauh: ciptakan jati diri. Jangan membatasi diri dengan […]


PUBLIC & LIMITED HEARING KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Salah satu pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan pemerintah adalah kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, kualitas Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi sangat penting karena digunakan baik oleh Auditor maupun oleh Audite. Untuk menghasilkan SAP yang berkualitas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, proses baku (due process) penyusunan berbasis akrual mengatur bahwa produk KSAP, harus melalui beberapa tahapan, […]


Undangan Public Hearing dan Limited Hearing Standar AKuntansi Pemerintahan

Dalam rangka melaksanakan proses baku (Due Process) penyusunan SAP Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201, KSAP bermaksud menyelenggarakan public hearing dan limited hearing beberapa draf PSAP. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan draf publikasian PSAP. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu pada: Hari/Tanggal : kamis / 26 Juli 2018 Jam         […]


AKUNTANSI KERJA SAMA

Naskah Akademis Dr. Jan Hoesada PENDAHULUAN Untuk memperkuat dasar pembangunan berbagai PSAP Pengaturan Bersama, Kerja Sama Operasi,   Investasi Properti,  PSAP rumpun BOT /BTO , naskah akademis disusun. Naskah sekadar batu penjuru yang memberi gagasan bagaimana KSAP melakukan pisah batas antara berbagai standar tersebut, sehingga kekurangan dimensi pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi tiap rumpun tersebut. HUKUM KONTRAK / PERJANJIAN TERTULIS 1. Pengaturan bersama atau kerjasama harus berbentuk perjanjian tertulis. Mengenai hukum […]


BUNGA RAMPAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEMESTER I TAHUN 2018

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah sebuah komite independen yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP berbasis akrual  membawa dampak perubahan yang signifikan dalam pelaporan keuangan pemerintah. […]


AKUNTANSI DANA KAPITASI

Catatan Dr. Jan Hoesada Ringkasan eksekutif PP71/2010 cq PSAP BLU digunakan untuk akuntansi dana kapitasi. Pengelolaan dan Pemanfatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai Pasal 2 Perpres tersebut. BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, sesuai jumlah yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. PENDAHULUAN Kapitasi adalah […]


Pengakuan Pendapatan menurut SAK dan Pengakuan Pendapatan menurut SAP

oleh : Joni Afandi Paragraf 22 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan bahwa “Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan”. Paragraf 8 PSAP 01 tentang […]


Memahami Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

oleh : Joni Afandi Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan (PSAP 01 par 08). Beberapa ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkait dengan Saldo Anggaran Lebih diantaranya: Kerangka Konseptual paragraf 63, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PSAP 01 paragraf […]


STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Dr. Jan Hoesada, CPA STRATEGI MEMBANGUN PEMERINTAHAN BEBAS KORUPSI Berdasar Perpres No. 55-2012: Stranas PPK Untuk Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi, disusnlah Strategi Nasional Pencegahan dan pemerantasan Korupsi. Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014, yang diluncurkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Istana Wapres, merupakan acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan […]