Publikasi


AKUNTANSI FASILITAS SOSIAL DAN UMUM

PENDAHULUAN Pengembang (developer) mendapat Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT), untuk wilayah DKI sebesar 5.000 meter persegi atau lebih bagi bisnis real estatnya, dengan syarat menyediakan prasarana dan sarana sosial dan umum. Penyediaan tersebut diikuti dengan kewajiban menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah daerah pemberi izin, pada umumnya setelah proyek pengembangan selesai dan pengembang mohon diri dari kawasan tersebut. Kewajiban pengembang dinyatakan pada SIPPT, dokumen Pemda yang lain, dan Perjanjian Pemenuhan […]


STRATEGI IMPLEMENTASI SAPD

USULAN STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DESA (SAPD) BAGI NKRI     PENDAHULUAN Makalah disajikan bagi kementerian, lembaga, termasuk lembaga negara indipenden, pemerintah daerah dan pemerintah desa. NKRI dapat membuat Inpres atau semacamnya dari gagasan di bawah ini, sebab hanya dengan bersatu padu, NKRI dapat mereformasi desa menjadi ujung tombak NKRI dalam era globalisasi ekonomi dan politik. STRATEGI TERPILIH STRATEGI KSAP DALAM IMPLEMENTASI SAPD Mempersiapkan perangkat lunak SAPD bersama BPKP. […]


PENERAPAN PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI BLU ENAM BULAN MENJELANG TANGGAL PENERAPAN WAJIB PMK 220/2016 DAN PMK 42/2017

Dr. Jan Hoesada   PENDAHULUAN   Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Makalah ini adalah lonceng tanda bahaya bagi BLU. Pengunduran tanggal efektif PSAP 13 vide PMK 217/2016 dengan PMK 42/2017 menyisakan waktu hanya setengah tahun. […]


STRATEGI PEMBUATAN MEREK DALAM PEMERINTAHAN NKRI DAN BUMN

Dr. Jan Hoesada Pendahuluan NKRI Original Brand, disajikan sebagai makalah penyegar, pembangkit eforia  rekacipta  merek dalam pemerintahan NKRI. Latar belakang makalah adalah  persaingan antar merek makin ketat, dan tertengarai bahwa mulai terjadi upaya beberapa merek lokal yang berupaya go global. Makalah dilatarbelakangi  pula strategi pilihan gambar pahlawan pada uang kartal yang baru. Wacana Agar memudahkan, sebagai contoh, makalah mengangkat strategi merek dunia perbankan. Dari 20 living legend  brand 2016, terdapat […]


IFRS 9 IMPLEMENTATION AGENDA

IFRS 9 IMPLEMENTATION AGENDA Dr Jan Hoesada, OJK Audit Board . FOREWORD IFRS Board consider that ECL that based on current credit condition plus estimated probable condition in the future will reflects fairvalue accounting in a more accurate manner, that probably will create higher volatility of loan loss provisioning, complicate financial planning and hit bank’s common equity tier 1. We are now having around 500 days to be ready in […]


KONDISI PENCATATAN ASET TETAP YANG DIALIHKAN SEHUBUNGAN PENYERAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PROVINSI

KONDISI PENCATATAN ASET TETAP YANG DIALIHKAN SEHUBUNGAN PENYERAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PROVINSI Oleh Jamason Sinaga, AK., MAP. *) . . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya mengatur pengalihan kewenangan urusan kabupaten/kota ke provinsi. Dalam penyerahan urusan tersebut termasuk juga di dalamnya pengalihan aset tetap yang terkait dengan kewenangan yang diserahkan. Pengalihan aset tetap lebih lanjut diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri 120/253/Sj Tanggal 16 […]


NASKAH AKADEMIS BUNGA NEGATIF

NASKAH AKADEMIS BUNGA NEGATIF Dr. Jan Hoesada   PENDAHULUAN Makalah pada awalnya disusun untuk Kementerian Keuangan melalui Bapak Rahmat Mulyono, lalu dilaporkan kepada OJK sebagai tempat kerja pemakalah, sekarang disajikan kepada para pemerhati akuntansi pemerintahan. Di dunia dewasa ini, terdapat USD 8 Triliun surat utang negara atau obligasi pemerintah dengan bunga negatif. Bank sentral negara berkembang tertentu berpertumbuhan ekonomi rendah dan berinflasi rendah menerapkan negative interest rate policy untuk mendorong […]


Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan

Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan dapat diunduh disini.   PENDAHULUAN 1.1  Latar Belakang   Undang-undang Keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan didefinisikan dalam dua macam yaitu pendapatan-LO dan pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) […]


WACANA OPINI AUDIT LK EMITEN

WACANA OPINI AUDIT LK EMITEN Pendapat Pribadi Dr. Jan Hoesada, Dewan Audit OJK       PENDAHULUAN OJK cq Kompartemen Pengawas Pasar Modal berwenang menerbitkan perlakuan akuntansi yang berlaku bagi seluruh emiten atau bahkan sebuah emiten. Pada satu sisi, IAI cq DSAK tidak berkuasa menghalangi kehendak OJK menentukan kebijakan akuntansi bagi pelaku IJK di bawah kekuasaan OJK. Pada sisi lain, IAI dan IAPI, ISAK 32 menggunakan kalimat baku International Auditing […]


AKUNTANSI CADANGAN DEVISA BANK INDONESIA

STRATEGIC SURVEILANCE 1 AKUNTANSI CADANGAN DEVISA BANK INDONESIA Dr. Jan Hoesada, Anggota Dewan Pengarah KAK BI   PENDAHULUAN IFRS 9 berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 lebih berbasis prinsip dibanding IAS 39, dengan perunbahan klasifikasi, pengujian pengembalian pokok kredit dan bunga (SPPI test), menghalangi reklasifikasi instrumen keuangan, menghapus tainting rule, lebih membutuhkan kolaborasi spesialis pasar, pelaku akuntansi dan manajemen penerap IFRS 9. Karena berbasis prinsip, IFRS 9 membutuhkan argumen dan […]