Publikasi


WACANA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DESA

WACANA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DESA Makalah Dr. Jan Hoesada, KSAP     PENDAHULUAN Serial makalah akuntansi desa disusun penulis untuk menyambut PP tentang SAP Desa.  Makalah ini adalah makalah pertama. Tujuan makalah adalah membangkitkan seluruh komponen bangsa, dan bersiap dini menyambut kehadiran PP SAP Desa. Standar akuntansi desa diturunkan menjadi sistem akuntansi desa, merupakan pedoman tatacara kerja ber akuntansi secara seragam, baku dan berulang. Pengulangan cara kerja menghasilkan perfeksi dan […]


APBN POLITIK BAHASA

APBN POLITIK BAHASA Dr Jan Hoesada, Pakar Badan Bahasa PENDAHULUAN Makalah disajikan kepada para penyusun APBN, bahwa APBN Tol Laut, APBN Tol Darat , APBN Transfer kepada Pemerintah Daerah, APBN Dana Desa harus dimbangani APBN Tol Bahasa. TUJUAN DAN SASARAN APBN POLITIK BAHASA Tertengarai dalam sejarah NKRI bahwa risiko balkanisasi NKRI menjadi banyak negara negara kecil tidak terjadi karena NKRI dibangun berdasar Soempah Pemoeda 1928 dan disatukan oleh Bahasa Indonesia […]


PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN Dr Jan Hoesada, Anggota KSAP     PENDAHULUAN Makalah adalah hasil perjalanan Jan Hoesada Dan Zulfikar Aragani ke Kabupaten Sidoarjo , yang meminta KSAP memberi petunjuk perubahan kebijakan akuntansi. Makalah disajikan pada majalah maya , agar dapat dimanfaatkan Kabupaten lain. STRATEGI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Pastikan manfaat perubahan kebijakan akuntansi bagi Pemkab Sidoarjo sendiri. Kebijakan akuntansi yang baru dipilih karena alasan LK dipastikan disajikan lebih wajar […]


Standar Akuntansi Pemerintahan Desa

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa Perkembangan dan Signifikasinya   Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. […]


STRATEGI PEMERIKSAAN DANA DESA

Laporan Jan Hoesada   PENDAHULUAN Selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan NKRI 17 Agustus 2017. Pada tanggal 15 Agustus 2017 Badan Pemeriksa Keuangan mengundang berbagai narasumber untuk membahas pemeriksaan dana desa, antara lain KSAP sebagai nara sumber. KSAP mengirim Jan Hoesada sebagai nara sumber. Dibawah ini adalah makalah sumbangan pikiran KSAP dalam FGD tersebut. Makalah tidak bersifat rahasia, disajikan ke sidang pembaca agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan akuntabilitas […]


PERNYATAAN NOMOR 06 AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016 )

Pernyataan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dapat diunduh disini. PENDAHULUAN TUJUAN 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. RUANG LINGKUP 2. Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah […]


AKUNTANSI PATEN LIPI

AKUNTANSI PATEN LIPI PENDAPAT PRIBADI JAN HOESADA   PENDAHULUAN KSAP mendapat undangan FGD tanggal 13 Juni dari LIPI, dan mengirim Jan Hoesada & Zulfikar Aragani sebagai nara sumber. Penyajian terfokus pada akuntansi Hak Paten terkait pada UU Hak Paten, Buletin Teknis ATB dan Konsep Publikasian PSAP ATB, disajikan kepada sidang pembaca, di bawah ini. Segala kesalahan konseptual sajian merupakan tanggung jawab Jan Hoesada pribadi, karena bukan pendapat resmi KSAP. Di […]


AKUNTANSI FASILITAS SOSIAL DAN UMUM

PENDAHULUAN Pengembang (developer) mendapat Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT), untuk wilayah DKI sebesar 5.000 meter persegi atau lebih bagi bisnis real estatnya, dengan syarat menyediakan prasarana dan sarana sosial dan umum. Penyediaan tersebut diikuti dengan kewajiban menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah daerah pemberi izin, pada umumnya setelah proyek pengembangan selesai dan pengembang mohon diri dari kawasan tersebut. Kewajiban pengembang dinyatakan pada SIPPT, dokumen Pemda yang lain, dan Perjanjian Pemenuhan […]


STRATEGI IMPLEMENTASI SAPD

USULAN STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DESA (SAPD) BAGI NKRI     PENDAHULUAN Makalah disajikan bagi kementerian, lembaga, termasuk lembaga negara indipenden, pemerintah daerah dan pemerintah desa. NKRI dapat membuat Inpres atau semacamnya dari gagasan di bawah ini, sebab hanya dengan bersatu padu, NKRI dapat mereformasi desa menjadi ujung tombak NKRI dalam era globalisasi ekonomi dan politik. STRATEGI TERPILIH STRATEGI KSAP DALAM IMPLEMENTASI SAPD Mempersiapkan perangkat lunak SAPD bersama BPKP. […]


PENERAPAN PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI BLU ENAM BULAN MENJELANG TANGGAL PENERAPAN WAJIB PMK 220/2016 DAN PMK 42/2017

Dr. Jan Hoesada   PENDAHULUAN   Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Makalah ini adalah lonceng tanda bahaya bagi BLU. Pengunduran tanggal efektif PSAP 13 vide PMK 217/2016 dengan PMK 42/2017 menyisakan waktu hanya setengah tahun. […]