Berita


High Level Meeting Standar Pelaporan Keuangan Desa

(Laporan Jan Hoesada, KSAP)   PENDAHULUAN Makalah disusun berdasar notulensi KSAP tentang High Level Meeting tanggal 22 April 2016, dengan Notulis Nia Esti Wulansari, Sekretariat KSAP. Berdasar konsep Good Governance, KSAP Jan Hoesada memeriksa notulensi bersejarah tersebut, menyunting agar bahasa ucapan para hadirin menjadi bahasa tertulis, agar menjadi informasi terbuka bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada High levelMeeting tersebut, KSAP didaulat menyusun Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa. Segala kesalahan […]


Pengangkatan Bapak Firmansyah N. Nazaroedin sebagai Anggota Consultative Advisory Group IPSASB

Jakarta, 18 April 2016 – The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) pada awal tahun 2016 ini mendirikan lembaga baru yaitu Consultative Advisory Group (CAG). Tujuan dibentuknya CAG ini adalah sebagai suatu forum dimana anggota IPSASB dapat berkonsultasi kepada anggota Consultative Advisory Group (CAG) yang merupakan perwakilan dari organisasi sektor publik maupun sektor swasta atau individu yang terlibat dalam persiapan, audit atau evaluasi laporan keuangan sektor publik untuk mendapatkan […]


Kunjungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Jakarta–Senin 11 Januari 2016, KSAP kedatangan tamu dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama yang diterima oleh KSAP dari Pemerintah Daerah di Tahun 2016, dimana untuk pertama kalinya pemerintah daerah akan membuat laporan keuangan Tahun 2015 berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hadir dalam rombongan yang dipimpin oleh Inspektur Propinsi Sulawesi Barat diantaranya Kepala Biro Keuangan, Kabag Akuntansi, dan Kabag Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. […]


Reviu LKPP, Tingkatkan Kualitas Penyajian Laporan

Sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Negara pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyusunan ini telah dimulai pada tahun 2004, dan untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan tersebut dilakukanlah proses reviu sebelum laporan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan exit meeting mengenai hasil reviu Laporan Keuangan Pemeritah Pusat (LKPP) tahun 2014 di ruang rapat utama lantai 3 kantor pusat BPKP (26/03). Hadir […]


“Komite Standar Akuntansi Pemerintahan siap Menjadi partner Pemerintah dalam penyusunan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual”

Jumat, 12 September 2014 / oleh Mauritz CRM Liputan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2014, Jakarta, www.ksap.org Komite Standar Akuntansi Pemerintahan siap Menjadi partner Pemerintah dalam penyusunan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual, demikian disampaikan oleh Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Binsar Simanjuntak pada rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Tahun 2014.  Rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Tahun 2014 yang mengambil tema “Dengan […]


Januari 2014, Anggaran Bansos Capai Rp5,6 Triliun (www.depkeu.go.id)

Jakarta, 19/02/2014 MoF (Fiscal) News – Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp5,6 triliun pada periode Januari 2014. Hal tersebut terkait dengan terjadinya bencana alam pada awal tahun ini, mulai dari banjir hingga erupsi gunung berapi. “Total realisasi Bansos per Januari 2014 sekitar Rp5,6 triliun, yang disalurkan melalui beberapa kementerian teknis,” demikian diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono di Jakarta, Selasa (18/2). Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran […]


Menkeu: Peningkatan Akuntabilitas Harus Berkelanjutan

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan peningkatan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan negara untuk mencapai laporan keuangan 2012 dengan kualitas terbaik harus dilakukan secara berkelanjutan. “Dalam rangka pencapaian laporan keuangan tahun 2012 dengan kualitas terbaik secara berkelanjutan diperlukan langkah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujarnya dalam pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2012 di Jakarta, Selasa. Untuk itu, menurut Menkeu ada beberapa hal yang harus dilakukan Kementerian Lembaga […]


BPK Temukan Penyimpangan Keuangan Negara Rp 12,48 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp 12,48 triliun pada semester pertama 2012. Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK terhadap 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek pemeriksaaan kinerja, […]