ANALISIS KONDISI EKONOMI PEMERINTAHAN

 in Artikel/Opini / Uncategorized (updated on )

Ringkasan Dr Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Kita sama mafhum bahwa analisis LK (interpreting the result thereof )  termasuk dalam kegiatan berakuntansi, karena itu GASB 34 konsekuensi logis dalam pengaturan SAP.

Penggal kalimat tentang “interpreting the result thereof“ dinyatakan pada pernyataan the American Institute of Certified Public Accountants [AICPA]; “Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events, which are, in part at least, of a financial character and interpreting the result thereof” dan pernyataan the American Accounting Association [AAA]; “Accounting refers to the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information menggambarkan nilai guna LK sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintahan umumnya, penyusunan RAPBN khususnya.

Pada akhir tahun 2018 delegasi BPK berkunjung ke KSAP untuk menanyakan berbagai hal tentang analisis LK pemerintahan NKRI umumnya,  kewajiban hukum penyajian aspek kinerja keuangan berdasar LRA khususnya.

Makalah ini adalah ringkasan tentang amandemen GASB 34, disajikan untuk wacana dunia akuntansi pemerintahan NKRI.

Judul makalah menggunakan istilah kondisi ekonomi pemerintahan versi GASB 34, sesungguhnya adalah (1) kondisi aset, utang dan ekuitas pada Neraca pemerintah, dan (2) kondisi raihan pada Laporan Operasional dan LRA pemerintahan.

ANALISIS KONDISI EKONOMI PEMERINTAHAN

Pada pokoknya GASB 34 mencakupi hal-hal sebagai berikut.

Pandangan umum GASB 34 adalah tentang :

  1. Kondisi ekonomi pemerintah
  2. Aspek aspek kondisi ekonomi
  3. Telaah pernyataan baru
  4. Analisis rasio
  5. Sumber analisis

Sebelum menggunakan standar analisis tersebut, pengguna standar wajib memahami kondisi keuangan pemerintah dan kondisi ekonomi negara sebagai berikut:

GASB menyitir pendapat Berne (1992), bahwa kondisi keuangan adalah probabilitas  (1)  kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban jatuh tempo kepada lreditor, konsumen, karyawan pemerintahan, Wajib Pajak, pemasok pemerintah,  dan masyarakat, ditambah (2) kemampuan penyampaian jasa layanan pemerintah minimum, sekarang dan yang akan datang.

Menurut Groves & Valent (1994),  kondisi keuangan mencakupi aspek-aspek sebagai berikut :

  1. Kemampuan pemerintah menghasilkan/mengumpulkan kas sepanjang 30 sd 60 hari untuk membayar semua tagihan.
  2. Kemampuan pemerintah menghasilkan pendapatan sepanjang periode anggaran leasing untuk memenuhi kewajiban belanja, tidak termasuk memperoleh utang.
  3. Kemampuan pemerintah jangka panjang untuk membayar semua biaya pemerintahan
  4. Kemampuan pemerintah menyediakan dan memberikan pelayanan tingkat minimum yang diwajibkan untuk bidang kesehatan, keamanan, kesejahteraan, keinginan khusus masyarakat.

Menyitir pendapat  Mead (2001 a),  perbedaan istilah  posisi keuangan dan kondisi keuangan adalah sebagai berikut :

  1. Posisi keuangan adalah status keuangan tanggal LK
  2. Kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban jatuh waktu dan kewajiban pembiayaan untuk jasa layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Kondisi ekonomi adalah :

  1. Kondisi ekonomi pemerintah adalah gabungan (1) kesehatan keuangan pemerintah dengan (2) kemampuan & kemauan untuk memenuhi kewajiban keuangan, dan (3) komitmen layanan publik.
  2. Kondisi ekonomi pemerintahan mencakupi tiga komponen yaitu (1) posisi keuangan, (2) kapasitas fiskal dan (3) kapasitas layanan.
  3. Kondisi keuangan pemerintah adalah status/kondisi  (1)  aset pemerintah, (2) liabilitas pemerintah, dan (3) aset neto atau  ekuitas pemerintah, biasanya tertayang pada neraca pemerintah.
  4. Kapasitas fiskal adalah kemampuan & kemauan pemerintah untuk (1) menghasilkan pendapatan, (2) meminjam (berutang), dan kemauan/kemampuan (3) memenuhi kewajiban keuangan pemerintah yang jatuh tempo.
  5. Kapasitas layanan pemerintah adalah (1) kemampuan sumber daya fisik  dan (2) kemauan memberikan/menyerahkan  berbagai jenis sumber daya, termasuk SDM untuk  memenuhi tugas pokok dan fungsi atau  komitmen layanan publik.

Aspek aspek kondisi ekonomi pemerintahan mencakupi :

  1. Aset neto atau ekuitas pada neraca
  2. Surplus atau defisit pada LRA dan LO
  3. Pendapatan dan sumber pendapatan  LRA/LO
  4. Beban LO/belanjaLRA, dan tekanan pengeluaran (expenditure)
  5. Utang atau kewajiban, dan kemampuan membayar utang atau membereskan kewajiban
  6. Kondisi keuangan dan manajemen perbendaharaan untuk penanganan program pensiun PNS dan imbalan lain paska-kerja PNS
  7. Kondisi Likuiditas

Diskusi manajemen dan analisis (MDA) :

Management Discussion & Analysis adalah sebuah pernyataan tentang analisis keuangan dan kondisi ekonomi pemerintah sesuai GASB 34, dengan pengutamaan common-size analysis. Hasil common-size analysis beberapa tahun buku dapat digunakan untuk analisis trend (trend analysis).

  1. MDA disajikan pada bagian depan berkas laporan, diletakkan sebelum laporan keuangan, setelah surat (pengantar) penyampaian berkas
  2. Daftar isi MDA adalah sebagai berikut
    • Uraian penjelasan LK
    • Ringkasan informasi keuangan, paling sedikit 2 tahun
    • Analisis posisi keuangan dan analisis hasil operasi/kegiatan pemerintahan
    • Analisis perubahan anggaran dan analisis realisasi anggaran
    • Uraian tentang aset tetap, ATB dan utang jangka panjang
    • Penjelasan fakta-fakta terkini, kondisi terkini dan keputusan-keputusan pemerintahan terkini

Laporan  kepemerintahan  (statement) terutama mencakupi :

  1. Laporan Aset Neto atau Ekuitas, berbentuk neraca yang berisi aset, liabilitas dan aset neto atau ekuitas
  2. Laporan Aktivitas Pemerintahan
  3. Analisis LK dan Keuangan Pemerintahan memberi pemahaman lebih baik tentang kondisi keuangan, posisi keuangan dan kondisi ekonomi pemerintahan.
  4. Manfaat memahami LK pemerintahan adalah sebagai berikut :
    • 4.1.  Mampu melihat dan memahami jumlah tiap komponen LK
    • 4.2.  Memahami bahwa posisi keuangan menjadi lebih baik atau memburuk
    • 4.3.  Evaluasi aset neto atau ekuitas lintas periode LK
    • 4.4.  Penilaian biaya paripurna kepemerintahan untuk layanan publik
    • 4.5.  Memahami belanja modal
    • 4.6.  Identifikasi pendanaan/pembiayaan proyek, program, kegiatan
    • 4.7.  Membuat analisis perbandingan beberapa entitas LK yang sejenis, misalnya perbandingan beberapa kabupaten.

Laporan  Aset Neto atau Ekuitas :

  1. Seluruh aset dan liabilitas harus dilaporkan, baik (1) aset tupoksi pemerintahan maupun (2) aset untuk kegiatan serupa perusahaan komersial
  2. Aset tetap harus disajikan berdasarkan rumpun aset pada neraca, yaitu  rumpun  aset tetap dan KDP
  3. Pada rumpun aset tetap, harus terdapat sub-rumpun aset prasarana (infrastrucure)
  4. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan secara terpisah
  5. Rumpun kewajiban jangka pendek menyajikan secara terpisah kewajiban obligasi berbasis jatuh tempo
  6. Perbedaan aset dikurangi liabilitas menjadi aset neto atau ekuitas, dilaporkan dalam tiga katagori yaitu (1) aset neto pemerintah, (2)  aset neto kegiatan seupa entitas-komersial, dan (3) jumlah.

Laporan Operasional hendaknya mencakupi :

  1. Berformat kos neto (Net cost format)
  2. Beban berdasar fungsi, program, proyek, dan kegiatan
  3. Rumpun pendapatan mencakupi kelompok
    • Pendapatan berdasar jenis layanan
    • Penerimaan pendapatan hibah, sumbangan dan lain lain
    • Pendapatan hibah barang modal
    • Pendapatan umum lain-lain
  4. Butir butir khusus, butir butir istimewa dan transfer
  5. Fungsi dan program untuk kegiatan pemerintah terdiri atas (1) pemerintahan umum, (2) keselamatan/keamanan publik, (3) PU, (4) layanan enginering, (5) kesehatan dan sanitasi, (6) pemakaman, (7) budaya dan rekreasi, (8) pembangunan komunitas, dan (9) edukasi
  6. Aktivitas berciri bisnis (business type activities) antara lain adalah air, parkir, pembuangan limbah dan sampah, dan listrik
  7. Dua kelompok tersebut diatas pada butir 6 dan 7 disajikan secara horizontal kesamping dalam kolom kolom sebagai berikut
    • a.  Beban
    • b.  Alokasi beban tidak langsung
    • c.  Penghasilan terprogram, yang terbagi menjadi kolom-kolom
      • c.1.  Pembebanan  (charges) layanan publik kepada publik terlayani
      • c.2.  Hibah diterima
      • c.3.  Hibah modal diterima
      • c.4.  Lain lain
    • d.  Perubahan aset neto terbagi menjadi kolom-kolom
      • d.1.  Aktivitas pemerintah
      • d.2.  Aktivitas berjenis/berciri  bisnis
      • d.3.  Jumlah
  1. Pendapatan terbagi menjadi :
    • 8.1.  Pendapatan umum
    • 8.1.1.  Pajak
    • 8.1.2.  Penerimaan pembayaran dari entitas lain
    • 8.1.3.  Hibah dan kontribusi tidak terkait program
    • 8.1.4.  Penghasilan investasi
    • 8.1.5.  Lain-lain
    • 8.2.  Pendapatan  Transfer
    • 8.3.  Pendapatan lain-lain
  1. Aset neto atau ekuitas-saldo awal
  2. Aset neto atau ekuitas-saldo akhir

Sebagai catatan samping, Akuntansi Dana terkait GASB 34 adalah sistem akuntansi yang diterapkan di organisasi pemerintah Amerika Serikat yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi dana GASB Statement No.1/1984. Dana (fund) dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aset yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki seperangkat “account” yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain.

Selanjutnya, GASB 34 menjelaskan tentang Laporan Sumber dan Penggunaan Dana sebagai berikut :

  1. Laporan dibagi berdasarkan rumpun pemerintahan dan rumpun aktivitas berciri bisnis
  2. Laporan dibagi berdasarkan rumpun sumber dana, perjenis sumber dana misalnya (1) dana umum (General Fund), (2) dana jalan raya, (3) dana pembangunan ekonomi, (4) dana pembangunan sekolah, dan (5 dst) berbagai jenis dana lain, yang berbentuk (1) kas, setara kas dan (2) (investasi) dana ekonomi, (3) dana pembangunan sekolah dan (4) dana pemerintahan yang lain)).

Penjelasan tentang pelaporan anggaran dalam GASB 34 adalah sebagai berikut :

  1. Perbandingan antar anggaran perjenis dana tidak dibutuhkan
  2. Perbandingan anggaran vs realisasi anggaran untuk Dana Umum dan Dana pendapatan terbesar, diwajibkan
  3. Perbandingan anggaran dan realisasi disarankan sebagai informasi suplemen wajib, dapat pula disajikan sebagai komponen resmi LK
  4. Pendapatan/penghasilan program disandingkan dengan beban program
  5. Penghasilan/pendapatan program yang lebih besar dari biaya/beban program ditandai secara khusus sebagai bagian kontribusi pendapatan Negara
  6. Pendapatan transfer dilaporkan secara khusus
  7. Setiap jenis Dana (Fund) dilaporkan dalam kolom khusus
  8. Format LRA sesuai dengan SAP
  9. Penyimpangan realisasi terhadap anggaran disajikan dalam kolom khusus, dijelaskan dibawah tabel perbandingan APBN/D vs realisasi, dan/atau pada CALK.
  10. Anggaran dan perubahan anggaran harus dilaporkan pada kolom terpisah, alasan perubahan dijelaskan
  11. Hubungan informasi anggaran dengan laporan keuangan dijelaskan, terutama perbedaan karena basis anggaran adalah basis kas, sementara komponen LK selebihnya berbasis akrual
  12. Laporan realisasi anggaran umumnya , penyimpangan realisasi khususnya digunakan untuk penyusunan asumsi dasar anggaran dan prediksi masa depan.
  13. Pertimbangan umum analisis nisbah (ratio analyses) adalah sebagai berikut
    • Analisis tidak dibatasi hanya analisis nisbah, metode analisis lain diperkenankan.
    • Terdapat bebagai jenis nisbah yang menggambarkan sebuah entitas kepemerintahan, misalnya aset neto dibagi biaya entitas, atau aset neto dibagi pendapatan entitas tersebut.
    • Laporan ekuitas dan perubahan ekuitas menggabungkan berbagai analisis parsial, misalnya analisis efektivitas sebuah dana, analisis kinerja BUMN terlepas dari pemerintahan, atau analisis aset terpasung (restricted asset).
    • Jumlah pendapatan LRA =  pendapatan program + pendapatan umum.
    • Analis dapat mengeluarkan pos-pos khusus, pos-pos luar biasa, pos-pos tidak lazim dan transfer dari proses.
    • Apabila dalam LK terdapat informasi belanja langsung dan tidak langsung, biaya/ beban langsung atau tidak langsung, analis dapat pula menggunakan informasi tersebut dalam analisisnya.
    • Analis selalu melihat lini paling bawah (bottom line) dari tabel apapun untuk mendapatkan gambaran akhir dan keseluruhan, kemudian lihatlah angka-angka diatasnya dan temukan lini (row) yang paling berpengaruh pada hasil akhir tersebut (bottom line).

Aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar common–size ratio:

  1. Persentase perubahan dan persentase distribusi
  2. Pada umumnya common–size ratio adalah tahap pertama dan utama pada analisis keuangan pemerintahan versi GASB 34
  3. Analis mengibarkan bendera merah, menjelaskan isu-isu penting yang ditemukan
  4. Hasil analisis common–size ratio  adalah bahan penyusunan lembar Diskusi & Analisis Manajemen (Management Discussion & Aanalysis atau MDA) yang diletakkan didepan LK
  5. Common-size bermakna distribusi persentase; yaitu (jumlah sebuah elemen/pos individual dibagi jumlah katagori atau rumpun elemen tersebut  X 100)
  6. Trend Analysis bermakna persentase perubahan [(jumlah tahun berjalan-jumlah tahun sebelumnya) dibagi jumlah tahun sebelumnya] X 100.

Aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar posisi keuangan mencakupi hal-hal sebagai berikut :

  1. Bagaimana kesehatan keuangan pemerintah
  2. Bagaimana perubahan kesehatan keuangan pemerintah
  3. Aset neto (ekuitas) dan perubahan ekuitas
  4. Aset neto dibagi jumlah beban
  5. Perubahan aset neto dibagi jumlah beban
  6. Aset neto dibagi jumlah pendapatan
  7. Aset neto dibagi jumlah pendapatan opersional
  8. Perubahan aset neto dibagi jumlah pendapatan
  9. Perubahan aset neto dibagi jumlah pendapatan operasional
  10. Saldo dana dibagi jumlah belanja
  11. Saldo dana dibagi jumlah pendapatan
  12. Saldo dana tidak dicadangkan dibagi jumlah pendapatan
  13. Saldo dana tidak dicadangkan dibagi jumlah belanja
  14. Belanja modal prasarana (infrastructure) dibagi seluruh belanja modal
  15. Belanja modal prasarana (infrastructure) dibagi seluruh belanja
  16. Nilai perolehan aset tetap prasarana (infrastructure) dibagi nilai perolehan jumlah aset tetap
  17. Beban penyusutan aset tetap prasarana (infrastructure) dibagi jumlah beban penyusutan seluruh aset tetap suatu tahun buku
  18. Akumulasi penyusutan AT prasarana (infrastructure) dibagi nilai perolehan AT prasarana (infrastructure)
  19. Beban pemeliharaan aset tetap prasarana (infrastructure) dibagi beban penyusutan aset AT prasarana (infrastructure)
  20. Beban pemeliharaan AT prasarana (infrastructure) tahun ini dibagi Beban pemeliharaan AT prasarana (infrastructure) tahun lalu.

Aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar likuiditas dan solvabilitas adalah sebagai berikut :

  1. Kondisi sehat likuiditas pemerintahan digambarkan oleh kemampuan membereskan kewajiban jangka pendek
  2. Nisbah Lancar = aset lancar dibagi utang jngka pendek
  3. Nisbah Cepat atau Quick Ratio = (kas + investasi jangka pendek) dibagi liabilitas jangka pendek
  4. Analisis likuiditas tidak sebatas kewajiban pengeluaran kas segera, tetapi mencakupi pula penerimaan pendapatan segera.
  5. Solvabilitas terkait pada kemampuan pemerintah melunasi kewajiban jangka panjang
  6. Nisbah Solvabilitas adalah utang terhadap aset

Nisbah  Solvabilitas = jumlah liabilitas dibagi jumlah aset

  1. Nisbah utang terhadap aset neto

Nisbah utang terhadap aset neto =  jumlah liabilitas dibagi jumlah aset neto

  1. Nisbah pelindungan solvabilitas (solvability coverage) adalah ;
    • 8.1.  Frekuensi penerimaan bungaFrekuensi penerimaan bunga = (pendapatan dana umum + pendapatan dana khusus  pendapatan – belanja terkait  dana umum – belanja dana khusus pendapatan  +  arus kas dari operasi + bunga utang jangka panjang dan bunga aktivitas berciri business) dibagi (jumlah bunga utang jangka panjang dan bunga utang aktivitas berciri business)Frekuensi penerimaan bunga = (arus kas dari operasi + beban bunga) dibagi beban bunga
    • 8.2.  Pelindungan penutupan utangPelindungan  penutupan utang  = (arus kas dari operasi + pembayaran pokok utang)  dibagi (pembayaran pokok utang)
  1. Nisbah solvabilitas lain-lain
    • 9.1.  Liabilitas dibagi jumlah pendapatan
    • 9.2.  Liabilitas dibagi nilai properti
    • 9.3.  Liabiltas dibagi populasi
    • 9.4.  Liabilitas dibagi penghasilan kena pajak (atau PKP)
    • 9.5.  Liabilitas dibagi penghasilan seluruh penduduk atau Produk Domestik Bruto
    • 9.6.  Kewajiban pembayaran utang dibagi jumlah belanja APBN
    • 9.7.  Kewajiban pembayaran utang dibagi PAD

Aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar kapasitas fiskal, adalah sebagai berikut :

  1. Apakah pemerintah mempunyai kemampuan membiayai kebutuhan layanan publik di masa depan
  2. Nisbah utang per 100 USD untuk nilai properti

Nisbah utang per 100 USD untuk nilai properti = (jumlah liabilitas X100) dibagi (nilai properti (yang terpilih untuk dinilai))

  1. Utang perkapita

Utang perkapita  = jumlah liabilitas dibagi populasi

  1. Pendapatan PBB per 100 USD nilai asessment properti

Pendapatan PBB per 100 USD nilai assessment properti = (pendapatan PBB X 100) dibagi (nilai asessment properti)

  1. Utang per1000 USD penghasilan pribadi penduduk (personal income)
  2. Pendapatan PPN dibagi jumlah volume perdagangan
  3. Pendapatan PPH dibagi jumlah pendapatan nasional atau PDB
  4. Pendapatan pajak dibagi populasi

Aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar risiko adalah sebagai berikut :

  1. Pendaftaran seluruh jenis risiko keuangan pemerintahan, identifikasi kesulitan keuangan yang dapat tiba-tiba menerpa pemerintah (unforeseen financial difficulty)
  2. Dispersi pendapatan, distribusi pendapatan dalam persentase
  3. Nisbah tingkat risiko

Nisbah tingkat risiko = (pendapatan investasi pemerintah  + bantuan antar pemerintahan) dibagi (pendapatan PBB)

  1. Nisbah umpilan pajak (tax leverage ratio)

Nisbah umpilan pajak  = (biaya/beban operasional pemerintahan dibagi pendapatan PBB) yang bermakna 1% penurunan pendapatan pemerintah menyebabkan tarif  PBB harus dinaikkan ¼ dari 1%  bila nisbah 0,25.

Contoh;  117,111,882 : 65,419,817 = 2.075,  yang berarti untuk setiap 1% kenaikan belanja operasi, pemerintah harus menaikan tarif  PBB sekitar 2.1%

  1. Piutang PBB dibagi aset lancar

Piutang PBB dibagi jumlah PBB Terutang

  1. Piutang PBB tidak tertagih dibagi Jumlah PBB Terutang

Aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar pertimbangan  lain-lain, adalah sebagai berikut :

  1. Pengungkapan dana pensiun dan pengelompokan risiko dana pensiun
    • 1.1.  (Nilai aktuarial aset dana pensiun) dibagi (liabilitas aktuarial terakru yang tak terdanai (unfunded))
    • 1.2.  (Liabilitas aktuarial terakru tak terdanai) dibagi (jumlah upah/gaji terlindung dana pensiun)
    • 1.3.  (Kontribusi pensiun aktuarial) dibagi (kontribusi aktuarial yang diwajibkan UU)
  2. Analisis propektus  Obligasi Negara
  3. Analisis GFS dan BPS

Analisis Aspek Non-Keuangan untuk Evaluasi Kondisi Ekonomi Pemerintahan, adalah sebagai berikut :

  1. Pengukuran kinerja berbasis LAKIP
  2. Informasi demografi dan sosio-ekonomi
  3. Kapasitas fisik pemerintahan
  4. Kemampuan profesional manajemen pemerintahan
  5. Kemauan kabinet untuk peningkatan kondisi ekonomi  pemerintahan dan dukungan suara  dalam pemilu
  6. Jumlah angkatan kerja dibagi populasi
  7. Jumlah pelajar dibagi jumlah penduduk usia belajar
  8. Jumlah guru/dosen dibagi jumlah pelajar/siswa
  9. Jumlah guru/dosen dibagi jumlah karyawan administrasi perguruan
  10. Jumlah guru & karyawan administrasi perguruan dibagi jumlah siswa
  11. Jumlah guru/dosen dibagi jumlah angkatan kerja yang bekerja
  12. Liabilitas pensiun tidak terdanai dibagi nilai assesment (pendapatan, penghasilan pribadi)
  13. Biaya pemeliharaan dan reparasi pemerintahan dibagi aset tetap pemerintahan
  14. Belanja modal dibagi saldo aset tetap
  15. Beban penyusutan AT dibagi Saldo AT
  16. Beban amortitasi dibagi  Saldo ATB
  17. Saldo AT dibagi Saldo ATB
  18. Akumulasi penyusutan AT dibagi nilai perolehan AT
  19. Analisis kualitas sumber analisis

 

KESIMPULAN DAN PENUTUP

GASB 34 merupakan salah satu sumber gagasan penyusunan SAP Analisis Laporan Keuangan.

Kondisi spesifik NKRI perlu diakomodasi oleh KSAP, misalnya kewajiban hukum LRA menyajikan prestasi atau kinerja keuangan.

 

 

Jakarta, 7 Januari 2019

 

 

 

Sumber:

  • Berne, Robert. 1992. The Relationships between Financial Reporting and the Measurement of Financial Condition. Research Report. Norwalk, CT: GASB
  • Bowman, Woods and Roland Calia. 1997. Evaluating Local Government Financial Health: Financial Indicators for Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry & Will Counties. Chicago: The Civie Federation
  • Brown, Ken W. 1993. The 10-point test if financial condition: Toward an easy-to-use assessment tool for smaller cities. Government Financial Review. December, pp. 21-26.
  • Chaney, Barbara A., Dean Michael Mead, and Kenneth R. Schermann. 2002. The new governmental financial reporting model: what is means for analyzing government financial condition. Journal of Governement Financial Management, Vol. 51, No. 1.
  • Groves, Sanford M. and Maureen Godsey Valente.1994. Evaluating Fianancial Condition: A Handbook for Local Government. Washington, DC: International City/County Management Association.
  • Ives, Martin and Kirk Schanzenbach. 2001. Financial Condition Analysis and Management. Fort Worth, TX: sheshunoff Information Service
  • Mead, Dean Michael. 2000. What you should know about Your Local Government’s Finances: A Guide to Financial Statements. CT: GASB.
  • Office of Asset Management Federal Highway Administration S. Department of Transportation 400 7th Street, S.W., HIAM-1Washington, DC 20590.
  • 2001a. An Analyst’s Guide Government Financial Statement. Norwalk, CT: GASB.
  • 2001b. assessing the financial condition of public school districts: Some tools of the trade. In William J. Fowler, Jr., ed., Selected Papers in School Finance, 2000-01. Washington. DC: National Center for Education Statistics.

 

Post Views: 12,769