AKUNTANSI BAGI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)


Gagasan Dr Jan Hoesada, Komja KSAP

PENDAHULUAN

Makalah bertujuan dan dirangkai sebagai bahan baku PMK/Permendagri  Sistem Akuntansi LP SAL.

Pada tahun 2003, UU Keuangan Negara tidak meminta LP SAL. Pasal 30 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara menyatakan bahwa (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Lapor an Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya , dan Pasal 31 menyatakan bahwa (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keua ngan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,  (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

LP SAL mucul tahun 2010. Sesuai amanat UU 17/2003 dan UU 1/2004, SAP Berbasis Akrual yang dimuat di dalam Lampiran I PP 71/2010 sebagai pengganti dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 24/2005), mencakupi pengaturan komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat maupun pemda berdasarkan SAP yang baru tersebut , antara lain adalah Laporan Perubahan SAL (LP-SAL).

Dengan demikian, komponen LK Pemerintahan pada SAP mencakupi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tentang alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan dikelola yang  menggambarkan perbandingan  anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan, Laporan Perubahan SAL (LP SAL) tentang saldo awal, kenaikan / penurunan  dan saldo akhir Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan , Laporan Neraca bertugas menginformasikan posisi keuangan  kelompok  aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, Laporan Operasional (LO) setara Laporan Laba/Rugi entitas komersial, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tentang saldo awal, perubahan cq kenaikan/penurunan ekuitas , dan saldoo akhir ekuitas, Laporan Arus Kas (LAK) menjelaskan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berbentuk saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) bertugas menjelaskan basis akuntansi, kebijakan akuntansi terpilih dan komponen LK yang lain bertujuan agar pembaca LK tidak sesat-baca ( misleading).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Bagi pemerintah daerah LP-SAL tidak wajib disusun (bersifat opsional).

Makalah ini disusun karena terdapat kemungkinan bahwa LP SAL masih merupakan sebuah misteri akuntansi pemerintahan khas NKRI, sehingga makalah ini dipersembahkan (1) khusus kepada kelompok masyarakat tersebut, disamping disediakan sebagai sumber gagasan (2) bagi para penyusun Pedoman Akuntansi SAL pada tataran PMK, Permendagri, BUD dan berbagai bendahara lain, BLU , entitas LK pemda dan (3) sebagai sumber gagasan administrasi keuangan desa.

Aspek misteri terlihat pada (1) basis kombinasian LP SAL yaitu Basis Kas dan Basis Akrual , terutama karena SiLPA berbasis LRA berbasis kas, dilain pihak berbagai unsur/akun seperti PFK menggambarkan sisi akrual dari LP SAL, (2) proses pembuatan LP SAL adalah akuntansi GL/SL berbagai akun-khusus terkait LP SAL , menggunakan berbagai akun pembukuan GL/SL umum versi SAP , (3) ciri unik LP SAL adalah menggunakan komponen LK lain sebagai bahan baku, yaitu LRA umumnya cq Lini SiLPA/SiKPA khususnya, (4) hampiran auditing tampak pada telaah/pemastian ( assurance) yang menghasilkan berbagai jurnal-penyesuaian menuju Catatan SAL, sehingga sebagai kesimpulan ; sesungguhnya (5) LP SAL adalah hasil pembukuan (accounting)  , koreksi (auditing)  dan kompilasi (non accounting) berbagai saldo.

Terdapat tiga rumpun akuntansi pemerintahan NKRI , yaitu (1) Akuntansi umum berbasis IPSAS, berbasis akrual, menghasilkan Laporan Neraca, Laporan LO, LAK, dan Laporan Perubahan Ekuitas, (2) Akuntansi berbasis kas menghasilkan LRA cq SiLPA/SiKPA sebagai bagian/unsur Perubahan SAL dan (3) Akuntansi SAL yang bermuara pada LP SAL.

Kerangka Dasar SAP Akrual , PSAP 1 dan PSAP 2 Akrual versi PP 71/2010 menyinggung perihal LP SAL secara kurang sistematis, belum terdapat PSAP LP SAL dan/atau Buletin Teknis tentang LP SAL. Gelombang konvergensi terhadap IPSAS menerpa NKRI, sehingga sebagian anggota KSAP pikir-pikir untuk menghapus LP SAL dari komponen utama LK, (2) menitipkan PSAP LP SAL dan/atau Bultek LP SAL  pada PSAP 1 dan 2 Revisian yang akan datang karena LP SAL tidak terdapat pada IPSAS.

Penulis berpendapat bahwa pembuatan PSAP LP SAL dan/atau Bultek LP SAL ( implementation guide) adalah sebuah kemestian.

Selengkapnya…