Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Artikel dan Opini

Penyajian Neraca Awal Pemda (pdf 59 KB)
Oleh : Jamason Sinaga, Ak., MAP

Apa yang harus dilakukan Pemda dalam pengelolaan keuangan di awal tahun 2007? Neraca awal Pemda masihkah perlu dibicarakan? Apakah penyajian asset dan kewajiban Pemda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Pemda yang sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK berarti tidak ada lagi masalah dengan saldo awal dalam neraca, apakah demikian? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab Pemda justru di awal tahun pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Proyeksi Kondisi Dunia dan Indonesia 2007 (pdf 66 KB)
Oleh : Jan Hoesada

Beberapa tahun lalu, adalah seorang Soros konon pernah berucap; aku berdiri dimasa depan, sekarang. Dan pada kunjungan tahun 2006 ke Indonesia , Soros meramalkan investasi ke Indonesia 2007 meningkat , terutama apabila kepastian hukum dan penegakan hukum lebih baik. Maka panggung maya di bawah ini disajikan sebagai pembuka tahun bagi para pimpinan pemerintahan pusat dan daerah yang selalu menyesuaikan rencana kerja, program, proyek, kegiatan dan revisi APBN/D dengan perkembangan situasi terkini dunia dan Indonesia.

Duapuluh Lima Alasan Penyusutan Aset Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan (pdf 74 KB)
Oleh : Jan Hoesada

Sejarah panjang akuntansi pemerintahan mencatat tekanan penting pada prinsip fund accounting, dimana akuntansi dan pelaporan terkait pada aliran dana dan identifikasi dana untuk keperluan tertentu.

Peningkatan Standar Akuntansi Internasional (Improvements To International Public Sector Accounting Standards) (pdf 87 KB)
Oleh: Syafri Adnan Baharuddin, Ak. MBA dan Jamason Sinaga, Ak., MAP

International Public Sector Accounting Standards Board(IPSASB) merupakan penyusun standar akuntansi internasional untuk sektor publik di bawah International Federation of Accountants(IFAC). Tahun 2005 IPSASB melakukan peningkatan terhadap standar-standar (International Public Sector Accounting Standards/IPSAS) yang telah diterbitkan sebelumnya. Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah pernah diterbitkan. (Lihat Lampiran 1. IPSAS yang Direvisi). Revisi ke-11 standar tersebut dimuat dalam draf publikasian (exposure draft/ED) Nomor 26.

Rekening Pribadi Pejabat (pdf 12KB)
Oleh : Jaya Suprana

Andaikata PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dipatuhi dan dijabarkan secara benar-benar, baik dan benar, dijamin tidak ada lagi kejutan-kejutan berskala triliunan rupiah bagi Anwar Nasution! Dijamin wabah KKK terbasmi habis!

PENGENDALIAN INTERNAL BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM DOMAIN CETAK BIRU MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI (pdf 39KB)
Oleh : Jan Hoesada

Tiga masalah pokok yang dihadapi akuntan pemerintahan dan auditor adalah lingkungan pengawasan umum, risiko melekat untuk berkorupsi dan sarana pengamanan . Agak sulit mencari negara percontohan yang telah membangun system kendali internal terhadap korupsi. AS merupakan negara yang telah merumuskan kendali internal terhadap korupsi, membuat daftar pertanyaan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi RI dalam membangun internal control birokrasi kedap korupsi.

Kode rekening akuntansi dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Kode akun pemerintah pusat RI disebut Bagan Perkiraan Standar, adalah daftar buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar telah terbit dan berlaku lebih dari setahun lalu, yaitu pada tanggal 16 Februari 2005.

Disaster Recovery Planning: Manajemen Bencana Administrasi dan Akuntansi(pdf 37KB)
Oleh : Jan Hoesada

Disaster recovery planning (DRP) adalah perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan cost-effective bencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi. Di dalamnya terdapat aspek catastrophe in information systems.

Jurnal Korolari dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (pdf 25KB)
Oleh : Jamason Sinaga, Ak., MAP.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual (cash towards accrual). Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dengan basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.

Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP).

Selamat Datang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (pdf 37KB)
Oleh : Jamason Sinaga, Ak.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Inilah untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia.

Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia (pdf 195KB)
Oleh : Binsar H. Simanjuntak

Telah dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi Pemerintah, LPKPAP-BPPK Departemen Keuangan RI, Volume 1 Nomor 1, Mei 2005. Dipublikasikan atas izin LPKPAP-BPPK Departemen Keuangan RI.

Telah dipublikasikan dalam Buku Akuntansi Indonesia di Tengah Kancah Perubahan, LP3ES cetakan Pertama, September 2003 halaman 67 -85. Dipublikasikan atas izin penerbit LP3ES Jakarta, Indonesia.

Membahas Masalah Adopsi IPSAS Paripurna dan Reformasi Basis Akuntansi Menjadi Basis Akuntansi Hak-Kewajiban Paripurna (Full Acrual Basis) Tahun 2009 (pdf 159KB)
Oleh : Jan Hoesada

Perubahan basis akuntansi pemerintahan dari cash toward accrual menjadi full accrual memerlukan strategi khusus. Jan Hoesada, salah seorang anggota komite kerja KSAP, telah membuat sebuah tulisan yang disampaikan pada rapat pleno KSAP pada tanggal 5 Mei 2004.
Empat strategi utama pembangunan SAP suatu bangsa dalam itikad harmonisasi PSAP dengan IPSAS, yaitu strategi:
(1)adopsi, (2)adaptasi, (3)menciptakan sendiri atau (4)strategi campuran dari ketiga ancangan itu. Strategi tersebut dibahas dalam tulisan ini.

Rerangka Prinsip Akuntansi Kepemerintahan yang Berterima Umum di Indonesia (pdf 99KB)
Oleh : Jan Hoesada

Standar Akuntansi Pemerintahan mungkin belum mengatur suatu perlakuan akuntansi tertentu, rujukan apa yang harus digunakan oleh penyusun laporan keuangan?
Jan Hoesada salah seorang anggota komite kerja KSAP menulis artikel yang mengulas urutan rujukan yang yang digunakan dalam meyusun laporan keuangan.

Mengapa Harus Entitas Pelaporan (pdf 77KB)
Oleh : A.B. Triharta

Mengapa Undang-undang Perbendaharaan perlu menegaskan bahwa tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan? Tidakkah hal ini akan lebih fleksibel bila diatur saja dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah dan BPK sebagai auditor?
A.B. Triharta salah seorang anggota komite kerja KSAP memberikan penjelasannya melalui tulisan ini.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah (pdf 179KB)
Oleh : Iman Bastari

Dalam tulisan ini, akan diuraikan bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangannya dalam bentuk neraca dan laporan arus kas, disamping laporan realisasi anggaran dan nota perhitungan yang mengacu kepada praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum dengan tetap dalam koridor hukum yang harus diataati oleh pemerintah daerah.

Prinsip, Standar, dan Sistem Akuntansi Sektor Pemerintah dan Sektor Komersil (pdf 159KB)
Oleh : Jamason Sinaga, Ak.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan prinsip, standar, dan sistem akuntansi dan bagaimana hubungan ketiga istilah tersebut? Tulisan ini akan menguraikan prinsip, standar, dan sistem akuntansi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan:
(1) Apa latar belakang timbulnya standar akuntansi, (2) Apa arti prinsip akuntansi berlaku umum, (3) Apa arti standar akuntansi, (4) Bagaimana hubungan standar akuntansi dengan prinsip akuntansi berlaku umum, (5). Apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi dan bagaimana hubungannya dengan standar dan prinsip akuntansi berlaku umum,(6) Bagaimana prinsip, standar, dan sistem akuntansi tersebut di sektor pemerintahan (government) dan sektor swasta (komersil).