Publikasi
|
|
Artikel
Penyajian Neraca Awal Pemda (pdf 59KB)
Oleh : Jamason Sinaga, Ak., MAP
Apa yang harus dilakukan Pemda dalam pengelolaan keuangan di awal
tahun 2007? Neraca awal Pemda masihkah perlu dibicarakan? Apakah penyajian
asset dan kewajiban Pemda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Pemda
yang sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK berarti
tidak ada lagi masalah dengan saldo awal dalam neraca, apakah demikian?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab Pemda justru di awal tahun
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Proyeksi Kondisi Dunia dan Indonesia
2007 (pdf 66 KB)
Oleh : Jan Hoesada
Beberapa tahun lalu, adalah seorang Soros konon pernah berucap; aku berdiri dimasa depan, sekarang.
Dan pada kunjungan tahun 2006 ke Indonesia , Soros meramalkan investasi ke
Indonesia 2007 meningkat , terutama apabila kepastian hukum dan penegakan
hukum lebih baik. Maka panggung maya di bawah ini disajikan sebagai pembuka
tahun bagi para pimpinan pemerintahan pusat dan daerah yang selalu
menyesuaikan rencana kerja, program, proyek, kegiatan dan revisi APBN/D
dengan perkembangan situasi terkini dunia dan Indonesia.
Duapuluh Lima Alasan Penyusutan Aset
Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan (pdf 74KB)
Oleh : Jan Hoesada
Sejarah panjang akuntansi pemerintahan mencatat tekanan penting
pada prinsip fund accounting, dimana akuntansi dan pelaporan terkait pada
aliran dana dan identifikasi dana untuk keperluan tertentu.
Pengertian dan Perlakuan Akuntansi
Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan (pdf
139KB)
Oleh: Syaiful, SE, Ak., MM
Dalam
proses penyusunan DIPA dijumpai beberapa permasalahan, antara lain adanya
perbedaan persepsi dalam penyusunan dan pengelompokkan belanja.
Peningkatan Standar Akuntansi
Internasional (Improvements To International Public Sector Accounting
Standards) (pdf 87KB)
Oleh: Syafri Adnan Baharuddin,
Ak. MBA dan Jamason Sinaga,
Ak., MAP
International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB)
merupakan penyusun standar akuntansi internasional untuk sektor publik di
bawah International
Federation of Accountants (IFAC).
Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintahan Dalam Domain Cetak Biru
Mencegah Dan Memberantas Korupsi (pdf 39KB)
Oleh : Jan Hoesada
Tiga masalah pokok yang dihadapi akuntan pemerintahan dan auditor adalah
lingkungan pengawasan umum, risiko melekat untuk berkorupsi dan sarana
pengamanan.
Kode Akun
Pemerintah Pusat (pdf 29KB)
Oleh : Jan Hoesada
Kode rekening akuntansi dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Kode akun pemerintah pusat RI disebut Bagan Perkiraan
Standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI
nomor 13/PMK.06/2005.
Disaster Recovery Planning: Manajemen Bencana
Administrasi dan Akuntansi(pdf 37KB)
Oleh : Jan Hoesada
Disaster recovery planning (DRP) adalah perencanaan untuk pengelolaan
secara rasional dan cost-effective bencana terhadap sistem informasi yang
akan dan telah terjadi. Di dalamnya terdapat aspek catastrophe in
information systems.
Jurnal Korolari dalam Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan(pdf 25KB)
Oleh : Jamason Sinaga, Ak., MAP.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, menggunakan basis modifikasian kas
menuju akrual (cash towards accrual). Dengan kata lain, Neraca disajikan
dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis
kas.
|
|
|
|
|
What’s New
|
|
IPSAP Nomor 01 tentang Selisih Kurs
Modul Materi TOT
Slide Materi TOT
Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 05
Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 06
Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 07
Laporan Hasil Training
of Trainers (TOT) Standar Akuntansi Pemerintahan Gelombang I & II Tahun
2007
Laporan Tahunan KSAP tahun 2006
Memorandum
Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia
Berita : Training of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan (TOT SAP)
Angkatan II Gelombang I
selengkapnya
Liputan : Sosialisasi
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
selengkapnya
|
|
Konsultasi
|
|
Forum Konsultasi SAP adalah media yang
disediakan untuk para Pengguna SAP mengemukakan pertanyaan/ permasalahan
seputar Implementasi SAP
selengkapnya
|
|
Berita
Terkini
|
|
PIMPRO TAK PAHAM PEMBUKUAN
Kompas, Juli 2008
JAKARTA - Sebanyak 21.700 satuan kerja, dulu disebut pimpinan proyek
atau pimpro, di kementerian dan lembaga nondepartemen sebagian besar
dipastikan tidak mengerti tata cara laporan keuangan karena tidak belajar
akuntansi. Akibatnya, banyak aset negara yang tidak tercatat sehingga
potensi kerugian sangat besar.
Training of Trainers Standar Akuntansi
Pemerintahan (TOT SAP) Angkatan II Gelombang I
KSAP, 27 Agustus
2007 JAKARTA - “Hingga saat ini dari 476
pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota, baru sebanyak 212
Pemerintah Daerah yang berusaha menyusun Laporan Keuangan Tahun 2006 sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006.” demikian, pesan dari Bp. Timbul Pudjianto,
Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negara
selaku Wakil Ketua Konsultatif KSAP dalam pidato pembukaannya pada kegiatan
Training of Trainers (TOT) Standar Akuntansi Pemerintahan Angkatan II.
Workshop Akuntansi dan Pelaporan Belanja
Pemerintah
KSAP, 3 Mei 2007 JAKARTA - Klasifikasi
belanja dalam perencanaan dan penganggaran seharusnya sama dengan
klasifikasi pada pelaporan untuk pertanggungjawaban. Dalam praktiknya,
terdapat perbedaan klasifikasi diantara keduanya
|
|
Liputan
|
|
Sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa
Keuangan
KSAP - Program Loan Monitoring Unit, STAR SDP mengadakan
sosialisasi pada hari Rabu, 29 November 2006 bertempat di Hotel Redtop,
Pecenongan Jakarta, DR. Hekinus Manao, Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, dalam
sambutannya menyatakan bahwa Kita telah melunasi hutang paket UU Keuangan
Negara untuk merevisi UU 5 thn 1973, dan tim pembahas pemerintah telah
menyelesaikan pembahasan rancangan UU tersebut bersama DPR. Beberapa hal
penting di dalam UU ini adalah, pertama, untuk merevitalisasi UU Keuangan
Negara, UU BPK ini telah mempertegas fungsi BPK. Kedua, adanya penambahan
jumlah anggota BPK dari 7 menjadi 9 orang. Ketiga, terdapat hal-hal yg
bersifat mengatur, diantaranya tata cara pemilihan ketua dan wakil Ketua
BPK, dan menegaskan, berupa kewenangan dan kemandirian BPK, serta adanya
dewan kehormatan.
|
|