Pengumuman

Awas! Penipuan Mengatasnamakan Bimtek KSAP

Kepada para pemangku kepentingan KSAP yang kami hormati

Sehubungan dengan kabar yang beredar akhir-akhir ini tentang penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang seolah-oleh diselenggarakan oleh KSAP dan untuk dapat mengikuti Bimtek tersebut calon peserta diharuskan membayar sejumlah Rp2.500.000, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. KSAP tidak pernah menyelenggarakan Bimtek yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 9-12 Agustus 2012;
  2. KSAP tidak pernah memunugut biaya apapun dari peserta pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KSAP;
  3. KSAP tidak mempunyai staf atau nomor rekening seperti yang tercantum pada pengumuman tersebut;
  4. Apabila Instansi Bapak/Ibu/Saudara menerima surat yang sama atau serupa, dimohon agar melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Sekretariat KSAP di nomor 021-3524551.

Demikian pengumuman ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 

Sekretariat KSAP

   Publikasi
PP No. 71 Tahun 2010
Dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual, selengkapnya dapat diunduh disini.
 

Buletin Teknis SAP
Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP. KSAP telah menerbitkan beberapa Buletin Teknis sebagai berikut:

* Buletin Teknis 01
* Buletin Teknis 02
* Buletin Teknis 03
* Buletin Teknis 04
* Buletin Teknis 05
* Buletin Teknis 06
* Buletin Teknis 07
* Buletin Teknis 08
* Buletin Teknis 09
* Buletin Teknis 10
* Buletin Teknis 11


Interpretasi PSAP
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP.
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. KSAP telah menerbitkan IPSAP, yaitu:

* Interpretasi SAP 01 (ppt 461KB)

Artikel

Penyajian Neraca Awal Pemda (pdf 59KB)
Oleh : Jamason Sinaga, Ak., MAP
Apa yang harus dilakukan Pemda dalam pengelolaan keuangan di awal tahun 2007? Neraca awal Pemda masihkah perlu dibicarakan? Apakah penyajian asset dan kewajiban Pemda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Pemda yang sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK berarti tidak ada lagi masalah dengan saldo awal dalam neraca, apakah demikian? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab Pemda justru di awal tahun pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Proyeksi Kondisi Dunia dan Indonesia 2007 (pdf 66 KB)
Oleh : Jan Hoesada
Beberapa tahun lalu, adalah seorang Soros konon pernah berucap; aku berdiri dimasa depan, sekarang. Dan pada kunjungan tahun 2006 ke Indonesia , Soros meramalkan investasi ke Indonesia 2007 meningkat , terutama apabila kepastian hukum dan penegakan hukum lebih baik. Maka panggung maya di bawah ini disajikan sebagai pembuka tahun bagi para pimpinan pemerintahan pusat dan daerah yang selalu menyesuaikan rencana kerja, program, proyek, kegiatan dan revisi APBN/D dengan perkembangan situasi terkini dunia dan Indonesia .

Duapuluh Lima Alasan Penyusutan Aset Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan (pdf 74KB)
Oleh : Jan Hoesada
Sejarah panjang akuntansi pemerintahan mencatat tekanan penting pada prinsip fund accounting, dimana akuntansi dan pelaporan terkait pada aliran dana dan identifikasi dana untuk keperluan tertentu.

 

Artikel lainnya...


 

   What’s New
   Konsultasi & Layanan Publik
Forum Konsultasi SAP adalah media yang disediakan untuk para Pengguna SAP mengemukakan pertanyaan/ permasalahan seputar Implementasi SAP
selengkapnya
   Berita Terkini

Pemerintah Menyampaikan Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011

BPK Serahkan Buku IHPS ke Presiden

Perencanaan Pembangunan dengan Akuntabilitas yang Berkualitas Menuju Pelaporan WTP

BPK Selesaikan LHP 499 LKPD Tahun 2009

BPK: Opini LKPD Membaik Dibanding Dua Tahun Lalu

   Liputan

Liputan Sosialisasi Interpretasi PSAP No. 02, Interpretasi PSAP No. 03,
Buletin Teknis SAP No. 11, dan Buletin Teknis SAP No. 12


Salah satu perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah adanya kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).


 Soft Launching PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

Soft Launching PP 71 Tahun 2010
Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, para stakeholders tidak perlu cemas karena selain mengatur SAP Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap.

 

 

 

Kontak KSAP
Gedung Prijadipraptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta Pusat 10710
Kotak Pos 1495

Telepon (021) 3449230 (5500), (021) 3847068. Faksimile (021) 3864776
email: webmaster@ksap.org